Kejari Lembata Pelajari Permintaan Awasi Proyek GOR

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Lembata, Nusa Tenggara Timur, tengah mempelajari permintaan Pemerintah Kabupaten Lembata untuk terlibat dalam mengawasi pembangunan GOR di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata.

Permintaan mengawasi pembangunan GOR adalah salah satu dari empat permintaan yang sudah diajukan Pemkab Lembata kepada Kejaksaan Negeri Lembata selaku koordinator Tim Pengawal dan Pengaman pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) di wilayah tersebut.

Kasi Intel Kejari Lembata Devi Eko Istiawan, Rabu (18/9), mengatakan, menurut aturan, keterlibatan TP4D adalah pada pengawasan proyek strategis nasional. Hanya saja, di Lembata belum ada proyek strategis nasional.  

Dia mengaku kejaksaan telah menerima empat permintaan dari Pemkab Lembata untuk terlibat mengawasi pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, pembangunan jalan, proyek DAK, dan sejumlah Puskesmas.

"Proyek GOR dikerjakan dengan sistim multiyears, dalam jangaka waktu tiga tahun dengan nilai kontrak Rp32 Miliar. Sampai saat ini kami sebagai TP4D masih mempelajari sambil menanti pengaduan kendala yuridis yang ditemui dalam pembangunan GOR ini," ujar Devi.

Devi mengatakan pihaknya menerima permintaan sekitar Agustus, kemudian dilakukan pemaparan. Saat itu belum proses lelang sehingga pihak kejari akan minta untuk pemaparan kembali setelah selesai proses lelang dan mulai pelaksanaan agar lebih jelas kami dalam memutuskan untuk memberi pengawalan dan pengamanan dari aspek yuridis.

"iya kami harus lakukan koordinasi dulu bersama pihak-pihak pelaksana untuk pemaparan lanjutan terkait proyek tersebut, dari sisi perencanaan hingga pelaksanaannya, sistem pembayaran, dan lain-lain," ujar Devi Eko Istiawan.

Baca juga: Elpiji Meledak, Tiga Rumah di Bojonegoro Terbakar

Kepala Kajari Lembata Aluwi menegaskan, pihaknya berkomitmen membantu Pemkab Lembata untuk mepercepat proses pembangunan guna menyerap anggaran yang sudah dialokasikan negara.

"Kita prinsipnya selalu siap memberikan pendapat yuridis, tetapi kita pelajari lebih dahulu permintaan yang diserahkan Pemkab Lembata. Setelah itu kita akan putuskan model pengawasan pada proses pembangunan GOR di Lembata," ujar Aluwi. (X-15)