Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KARO Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya telah menangani sebanyak 18 kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Sumatra Selatan. Sedikitnya 27 tersangka perorangan dan satu korporasi atas nama PT Bumi Hijau Lestari.
"Khusus Sumatra Selatan, selain penetapan tersangka korperasi itu sudah ditetapkan juga seorang tersangka yang bertanggung jawab di korporasi tersebut," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/9).
Dedi menjelaskan, AK ditetapkan tersangka dalam PT BHL yang merupakan perusahaan yang mengelola kawasan hutan produksi di Lalan, Sumsel.
"Inisial AK ditetapkan tersangka di dalam korporasi itu. AK sebagai direktur operasional PT BHL," sebutnya.
Menurutnya, direktur operasional yang paling bertanggung jawab untuk melakukan langkah-langkah mitigasi terhadap karhutla, di mana lahan itu menjadi penguasaan terhadap korporasi tersebut.
"Sekali lagi ini penyidikan awal, penyidikan pendalaman masih terus akan dilakukan oleh penyidik. Sampai sejauh mana keterlibatan semua unsur dalam korporasi tersebut," terangnya.
Saat ini, penyidikan awal sudah menetapkan salah satu tersangka dari korporasi itu. Dia menambahkan AK berperan terkait kebijakan dalam perusahaan tersebut.
Baca juga: Presiden Jokowi bakal Timang Cucu Baru
"Jadi izinnya diberikan penguasaan terhadap lahan, dan lahan itu harus dalam penguasaannya itu ada upaya mitigasi pencegahan secara maksimal sebelum terjadinya kebakaran," lanjutnya
Dedi menegaskan, kelalaian itu yang rata-rata dilakukan pihak korporasi. Namun, demikian pihaknya akan mendalami sampai sejauh mana keterlibatan korporasi itu, baik adanya kemungkinan faktor kesengajaan sehingga areanya itu terjadi kebakaran hutan dan lahan.
"Makanya tim asistensi dari Direktorat Tipiter Bareskrim Polri langsung turun khusus fokus untuk mem-back up proses penyidikan terhadap korporasi. Dilakukan tingkat Polres dan Polsek," paparnya.
AK diduga lalai atas tanggung jawabnya sebagai direktur operasional sehingga terjadi kebakaran di area lahan dalam penguasaan PT BHL tersebut.
"Dugaan awal ya lalai, tahap awal ini penyelidikan akan berlanjut . dalam pemeriksaan lanjutan akan memeriksa saksi ahli, karena pasal -pasal yang dijerat cukup banyak untuk korporasi bukan hanya pasal konvesional," pungkasnya.
Sebelumnya, korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka karhutla adalah PT Sumber Sawit Sejahtera oleh Polda Riau, PT Palmindo Gemilang Kencana oleh Polda Kalimantan Tengah, dan PT Surya Argo Palma oleh Polda Kalimantan Barat, serta Sepanjang Inti Surya Utama oleh Polda Kalimantan Barat. (OL-1)
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan musim hujan di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) masih akan berlangsung hingga akhir April atau awal Mei 2026.
P1 (Penumbra mulai) gerhana bulan total di Sumsel akan terjadi pukul 22.26 wib, Minggu malam.
Ini kata BMKG. soal anggapan sebagian orang yang menganggap bahwa gempa Banyuasin tidak lazim karena terjadi di wilayah yang belum pernah terjadi gempa.
Sebayak tujuh program prioritas yang akan dijalankan dalam upaya percepatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan di Sumatra Selatan (Sumsel).
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
GUBERNUR Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru meminta Presiden Prabowo Subianto membantu penyelesaian pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di OKU Selatan.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tetap tabah dalam menjalankan tugas meskipun kerap menjadi sasaran serangan serta kritik tajam.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved