Pelantikan Dua Anggota Dewan Nyaris Ditunda

DUA dari 100 anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara (Sumut) periode 2019-2024 nyaris ditunda pelantikannya karena masalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kedua anggota DPRD terpilih itu menyerahkan tanda terima LHKPN paling akhir.

"Ada dua caleg terpilih dari Gerindra paling akhir menyerahkan tanda terima laporan LHKPN," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Herdensi Adnin. Namun ia tidak bersedia menyebutkan nama kedua caleg tersebut dan memastikan semua anggota DPRD Sumut yang dilantik pada Senin (16/9) sudah menyerahkan LHKPN.

Menurutnya, kedua legislator itu menyerahkan tanda terima pelaporan LHKPN dua hari sebelum hari terakhir. Padahal, KPU Sumut memberi batas waktu penyerahan pada 15 September 2019 atau satu hari sebelum pelantikan.

Herdensi mengakui saat penetapan caleg terpilih DPRD Sumut pada 27 Agustus lalu masih ada yang belum menyerahkan tanda terima LHKPN, meski tidak sampai separuhnya. Ketika itu KPU Sumut mendesak mereka agar segera menyelesaikan.

Berdasarkan PKPU Nomor 5/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Caleg Terpilih, pelaporan LHKPN merupakan keharusan yang memiliki konsekuensi. Dalam aturan disebutkan, caleg terpilih yang tidak melakukan pelaporan LHKPN tidak akan dimasukkan usulan pelantikan. Dengan kata lain, pelantikan mereka akan ditunda sampai pelaporan LHKPN selesai.

Namun akhirnya, ujar dia, tidak ada satu pun yang harus ditunda pelantikannya karena KPU Sumut telah memberikan penjelasan secara intensif kepada parpol dan anggota dewan terpilih mengenai keharusan pelaporan LHKPN saat rekapitulasi perolehan suara maupun secara tertulis.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menyetujui usulan nama unsur pimpinan definitif DPRD Kabupaten Cianjur. Pelantikan unsur pimpinan definitif periode 2019-2024 itu dipastikan dilaksanakan pada Jumat (20/9).

"Sudah ada, sesuai dengan usulan yang diparipurnakan. Insya Allah pada Jumat pekan ini dilakukan pelantikan unsur pimpinan definitif DPRD Kabupaten Cianjur periode 2019-2024 oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur," kata Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur Aris Haryanto, kemarin. (YP/BB/BK/N-1)