Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
HINGGA kini puluhan ribu kendaraan di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menunggak pajak. Kepala UPT Dinas Pendapatan Kabupaten Flores Timur, Rosalina Kalumata mengatakan masih banyak kendaraan belum membayar pajak, termasuk kendaraan dinas yang mencapai 621 unit.
"Lebih dari 15 ribu kendaraan di wilayah Flores Timur yang hingga kini masih menunggak pajak, sehingga berdampak pula pada PAD yang baru mencapai 62%. Target kami sebanyak 26.679 kendaraan, ternyata baru terealisasi sebanyak 11.445. Termasuk kendaraan plat merah atau kendaraan dinas yang mencapai 621 kendaraan dinas yang belum membayar pajak," kata Rosalina, Rabu (11/9).
Upaya untuk mencapai target pajak kendaraan, salah satunya dengan operasi tilang dan kunjungan langsung ke rumah-rumah pemilik kendaraan.
"Selain meningkatkan operasi tilang, upaya lainnya melalui door to door, yaitu mendatangi setiap rumah untuk mengecek langsung kondisi kendaraan. Dan alasan tunggakan pembayaran sekaligus mengimbau untuk segera menyelesaikan pembayaran pajak kendaraan," jelas Rosalina.
baca juga: Korporasi masih Dominasi Kredit Perbankan di Kalteng
Mayoritas penunggak pajak kendaraan adalah kendaraan roda dua yakni 13.653 unit, disusul kendaraan roda empat sebanyak 344 unit. Sedangkan kendaraan roda empat plat kuning yang menunggak pahaj sebanyak 613 unit. Ditambah kendaraan plat merah sebanyak 621 unit. Total keseluruhan kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan sebanyak 15.231 unit. (OL-3)
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Menkeu menyebut pentingnya reformasi di bidang pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Center of Economic And Law Studies (Celios) baru-baru ini menerbitkan kajian berjudul Jangan Menarik Pajak Seperti Berburu di Kebun Binatang.
Bupati mengakui masih banyak kekurangan dalam memimpin daerah dan berjanji akan terus belajar serta mendengarkan aspirasi warga.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved