Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
WARGA Desa Lamakera, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, bisa terhibur, kemarin. Di tengah dampak kemarau yang membuat mereka mengalami kekurangan air dan bahan pangan, Pepen Nasarudin mengunjungi warga.
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial, itu membawa bantuan berupa 300 paket berbentuk usaha ekonomi kreatif untuk anak-anak yatim piatu. Bantuan paket sembako juga sudah disiapkan pemerintah untuk warga tidak mampu di desa itu. "Bantuan merupakan bentuk penguatan negara untuk warga yang tengah mengalami musibah," ungkapnya.
Siang itu, Pepen juga menerima pengajuan proposal bantuan yang diserahkan Bupati Agus Gege Hadjon. Di daerah ini, 4.416 kepala keluarga atau 22.082 jiwa terdampak kekeringan.
"Pemkab sudah menetapkan kekeringan sebagai bencana sejak Mei lalu. Kekeringan telah berdampak pada penurunan ketahanan pangan di wilayah ini," ungkap Wakil Bupati Agustinus Payong Boli.
Kehadiran pemerintah pusat ini disambut gembira warga. Sekretaris Desa, Munawar B, mengakui kepedulian pemerintah pusat sangat membantu.
"Kami gembira sekali dan terharu ternyata masih ada kepedulian pemerintah pusat terhadap kami. Di sini memang masih banyak warga kurang mampu dan miskin sehingga kami sangat bersyukur ada perhatian pemerintah pusat," ungkapnya.
Desa Lamakera dikenal karena warganya yang bekerja sebagai nelayan dan pemburu paus. Perburuan paus juga sering dilakukan warga Desa Lamalera di Pulau Lembata. Mayoritas warga Lamakera beragama Islam. Mereka sudah membangun masjid yang megah dan indah. (PT/FB/N-2)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved