Mendagri Imbau Pejabat Daerah tidak Keluarkan Pernyataan Sensitif

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta pejabat daerah untuk menahan diri dalam memberikan pernyataan yang bisa menimbulkan konflik di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan aksi unjuk rasa masyarakat dan mahasiswa di ibu kota Papua Barat, Manokwari.

"Kami meminta kepada para pejabat, baik gubernur, bupati, wali kota maupun perangkat untuk menahan diri. Tidak terlalu mengumbar berbagai pernyataan yang bisa menimbulkan emosi warganya," ujar Tjahjo di Gedung Kementrian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (19/8).

Kerusuhan di Manokwari pecah akibat massa memprotes insiden dugaan kekerasan dan pengusiran mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur, Jumat (16/8).

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mengungkapkan bahwa pihaknya menyayangkan aksi unjuk rasa yang berujung anarkis oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang.

Sofyan menekankan Pemkot Malang bertindak tegas dengan memulangkan oknum atau mahasiswa Papua yang terlibat anarkis tersebut. Akibatnya, mahasiswa Papua Barat tidak menerima hal tersebut.

"Saya kira ini adalah sesuatu hal yang dipicu atas adanya pernyataan yang perlu digali lagi. Kami terus bentuk tim di polpum (Politik dan Pemerintahan Umum), untuk memonitor. Kami minta Kasbangpol (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik) untuk terus koordinasi dengan TNi dan polri," terang Tjahjo.

"Koordinasi ini juga melibatkan tokoh masyarakat, pejabat, karena panutan masyarakat. Kami mendukung upaya Gubernur Papua Barat maupun Gubernur Papua, termasuk Gubernur Jatim untuk duduk bersama membentuk tim. Guna menenangkan kondisi saat ini," tandas Tjahjo.(OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siti Retno Wulandari