Fadli Zon: Perlu Cara Tepat Tangani Rusuh Manokwari

WAKIL Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah bisa melakukan pendekatan yang tepat dalam menangani kerusuhan di Manokwari, Papua Barat. Menurutnya, penanganan kerusuhan yang cepat dan tepat perlu dilakukan pemerintah secara beriringan.

"Cepat saja kurang, kalau tidak tepat. Dari sejak dulu kita ingin harus ada penanganan yang cepat dan tepat. Jadi kecepatan dan ketepatan approach itu menurut saya sangat penting," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/8).

Fadli mengungkapkan penanganan yang terlambat dari pemerintah bisa membuat masalah di Manokwari semakin melebar. Selain itu, penanganan yang tidak tepat dari pemerintah justru hanya akan menambah masalah-masalah baru yang ditimbulkan dari konflik yang ada di Manokwari.

"Kalau tidak cepat ini bisa bergulir lebih panjang lagi masalahnya. Tapi kalau tidak tepat, bisa membuat masalah-masalah yang baru," imbuhnya.

Baca juga: Polisi Sebut Kericuhan di Manokwari Dipicu Provokasi Akun Medsos

Fadli mengaku saat ini DPR tengah melakukan upaya diplomasi parlemen agar permasalahan yang menyangkut Papua tidak melebar. Ia pun mengimbau agar tidak ada lagi perlakuan yang membeda-bedakan agama, suku, golongan maupun etnis tertentu.

"Indonesia termasuk paling toleran, saya yakin Indonesia paling toleran sedunia, karena semua pihak yang mempunyai keyakinan bisa hidup di sini," tuturnya.

Fadli juga meminta agar para tokoh-tokoh yang dituakan di Papua bisa duduk bersama untuk mengantisipasi permasalahan yang terjadi di Papua. Para tokoh diharapakan bisa menenangkan masyarakat agar masalah tidak melebar hingga berujung pada pertkaian SARA.

"Jadi tentunya memang para tokoh dan pemimpin bisa mendudukkan ini bersama dan jangan membiarkan berlarut-larut, terutama mereka tokoh berpengaruh harus duduk bersama menenangkan supaya ini nggak merembet dan menjadi bola salju," ucap Fadli.

Sebelumnya diberitakan, polisi telah mengangkut paksa 43 mahasiswa Papua ke Mapolresatabes Surabaya pada Sabtu (17/8) sore. Ke-43 mahasiswa Papua tersebut dibawa untuk kepentingan pemeriksaan dalam kasus dugaan perusakan dan pembuangan Bendera Merah Putih ke dalam selokan. Perusakan dan pembuangan Bendera Merah Putih tersebut diduga dilakukan oknum mahasiswa Papua.

Penangkapan ke-43 mahasiswa di Surabaya memicu aksi demonstrasi yang berujung rusuh terbakarnya Gedung DPRD Papua. Selain itu, banyak jalan di Manokwari yang diblokade oleh massa. Saat ini, negosiasi masih dilakukan dengan pengunjuk rasa. Negosiasi dilakukan Wagub Papua Barat, Kapolda dan Pangdam.(OL-5)