Gubernur Riau Bentuk Tim Penertiban Lahan Ilegal

GUBERNUR Riau Syamsuar membentuk tim penertiban penggunaan lahan atau kebun ilegal. Pembentukan tim kecil yang terdiri dari pengendali, operasi, dan yustisi juga bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

"Tim akan dipimpin oleh Wakil Gubernur Edy Natar Nasution. Rapat hari ini merupakan rapat awal dalam rangka penertiban kebun ilegal yang melibatkan antar lintas instansi," kata Gubernur Riau Syamsuar usai rapat tertutup tim penertiban lahan ilegal di Kantor Gubernur Riau, Senin (12/8).

Dijelaskan Syamsuar, tim yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur Riau nomor Kpts.911/VIII/2019, akan berfokus menindak pelaku dalam skala besar seperti perusahaan, cukong, dan toke-toke yang menguasai lahan secara ilegal dengan mengatasnamakan rakyat. Hal itu didasarkan atas temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penguasaan kebun ilegal di Riau yang mencapai 1,2 juta hektare. Jumlah itu juga sesuai dengan temuan DPRD Riau terkait ilegal di Riau yang mencapai sekitar 1,2 juta hektare.

"Kriteria ilegal yaitu tidak mengantongi izin dalam maupun luar kawasan hutan ataupun secara sembunyi-sembunyi berdiri di dalam kawasan hutan," jelas Syamsuar.

Gubernur juga menjamin, kerja tim tidak akan menyasar kebun-kebun masyarakat tidak berizin milik rakyat kecil yang hanya menguasai lahan seluas 2 hektare. Sebaliknya, tim akan berfokus menindak lahan-lahan yang dikuasai perusahaan besar dengan mengatasnamakan rakyat kecil.

"Yang kita tertibkan adalah kebun-kebun perusahaan bukan kebun rakyat," tegas Syamsuar.

Syamsuar pun meminta dukungan semua pihak terkait terbentuk tim terpadu penertiban lahan ilegal di Riau. Diharapkan kinerja tim dapat berdampak jangka panjang dalam penyelamatan ekologis, sosial, dan ekonomis serta mencegah terulangnya bencana kabut asap dari Karhutla.(A-2)