Gubernur Sulsel Harap tidak Ada yang Merekayasa Hak Angket

GUBERNUR Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah berharap tidak ada yang merekayasa panitia khusus (pansus) hak angket DPRD Sulsel.

"Saya sih bilang mudah-mudahan tidak ada orang di balik ini. Saya cuma bilang, mudah-mudahan tidak ada yang merekayasa hak angket," harapnya saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (9/8).

Menurut Nurdin, lima poin kinerja pemerintah provinsi (pemprov) yang dipersoalkan anggota dewan tidak harus berujung angket.

Lima poin itu adalah SK memutasi 193 pejabat eselon III dan IV yang diteken Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Tapi, menurut dia, SK yang diteken adik Menteri Pertanian Amran Sulaiman itu telah dianulir Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kemendagri.

Kedua, mutasi pegawai negeri sipil (PNS) dari Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bone ke provinsi. Di mana, Nurdin adalah Bupati Bantaeng sebelum terpilih menjadi gubernur. Adapun Andi Sudirman Sulaiman lahir dan menghabiskan masa remajanya di Kabupaten Bone.

Ketiga, dugaan KKN dalam penempatan pejabat tertentu. Seperti adik kandung istri gubernur, Taufik Fachruddin, sebagai Kepala Perusda Sulsel, dan kakak kandung wagub dan Amran Sulaiman, Andi Sumardi Sulaiman, sebagai Kepala Bapenda Sulsel.

Keempat, pencopotan pejabat pimpinan tinggi pratama yang tidak berdasarkan mekanisme peraturan perundangan. Dan kelima, serapan anggaran APBD 2019 yang sangat minim.  

"Kita bisa lihat. Lima poin angket. Coba diuji aja, apakah itu masuk dalam ranah memang harus diangketkan?" tukas Nurdin.
 
Adapun mengenai spekulasi penggunaan hak angket DPRD yang berpeluang mengarah ke pemakzulan dirinya, Nurdin menyatakan, "Jangan terlalu memaksakan sesuatu. Kalau saya menjalani apa yang sudah ada dan dipertanggungjawabkan. Jadi kita tempatkan semua pada proporsi yang benar."

Tetapi, dia tetap menghormati penggunaan hak anggota dewan. "Saya cuma berharap, jangan ada yang melakukan sesutu dengan tujuan paksa. Karena kita lihat sendiri, rakyat tidak ada gerakan. Dan mereka inikan wakil rakyat," ujar Nurdin.

Baca juga: Pansus Angket DPRD Sulawesi Selatan Gerilya Temui JK dan KPK

Nurdin tidak mempersoalkan panitia angket DPRD yang berkeliling menemui sejumlah pihak seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Baguslah sudah ketemu JK sebagai tokoh kita, pasti beliau juga beri pandangan. Sudah ketemu KPK, berarti kan sudah jelas semua. Kami sudah bekerja sama dengan KPK. Jadi pasti sudah dapat penjelasan juga," urai Nurdin

Bagi Nurdin, tidak ada sesuatu yang ia lakukan sebagai kepala daerah tanpa melakukan koordinasi, termasuk juga dengan KPK. (X-15)