Jumat 09 Agustus 2019, 17:06 WIB

Pansus Angket DPRD Sulawesi Selatan Gerilya Temui JK dan KPK

Lina Herlina | Nusantara
Pansus Angket DPRD Sulawesi Selatan Gerilya Temui JK dan KPK

Antara
Ketua Pansus Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Kadir Halid (kiri) bersama Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Kamis (8/8).

 

PANITIA Khusus Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan bergerilya ke sejumlah pihak, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket DPRD Sulsel Selle KS Dalle saat dihubungi, Jumat (9/8), mengaku telah bertemu dengan JK.

Selle menjelaskan, Wapres Kalla ingin mendengar langsung proses dan persoalan sehingga terjadilah angket tersebut. "Pak Wapres kaget mendengar penjelasan kami, termasuk hasil-hasil sementara yang ditemukan panitia angket tersebut," ungkapnya.

Bahkan, lanjut Selle, Wapres Kalla bercerita jika orang yang menempati posisi wakil gubernur tidak boleh melebihi kewenangan.

Baca juga: Bupati Katingan Menghitung Hari

Pada 24 Juni, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sepakat menggunakan hak angket untuk menindaklanjuti sejumlah permasalahan yang dinilai dilanggar Pemerintah Provinsi Sulsel. Salah satunya, ialah SK Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melantik 193 pejabat aparatur sipil negara (ASN).

Hanya saja, Selle masih enggan berspekulasi kesimpulan dan rekomendasi Pansus Angket.

Baca juga: Pansus Angket DPRD Sulsel Temukan Dugaan Korupsi

Ketua Pansus Angket Kadir Halid menilai, Pansus Angket bisa saja merekomendasikan pemakzulan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman.

"Bisa saja, tergantung hasil rapat internal panitia angket. Karena berdasarkan temuan di sidang angket yang sudah terperiksa memberi keterangan, kuat dugaan adanya pelanggaran Undang-undang dan peraturan yang ada," tukas Kadir.

Berdasarkan catatan mediaindonesia.com, ada lima hal terkait kinerja pemerintah provinsi yang berujung pada penggunaan hak angket DPRD.

Pertama, SK Wakil Gubernur memutasi dan melantik 193 pejabat ASN. Kedua, mutasi pegawai negeri sipil (PNS) dari Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bone ke provinsi. Ketiga, dugaan KKN dalam penempatan pejabat tertentu. Keempat, pencopotan pejabat pimpinan tinggi pratama yang tidak berdasarkan mekanisme peraturan perundangan. Dan kelima, serapan anggaran APBD 2019 yang sangat minim.    

Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPRD Sulsel Arum Spink membenarkan telah bertemu dengan KPKguna mengonsultasikan persoalan kebijakan pemerintah provinsi.

"KPK berharap DPRD tidak hanya melakukan pengawasan dalam hal administratif, tapi juga melaporkan kerugian negara. Mungkin nanti saat datang, DPRD juga membawa data sekaligus melaporkan hal- hal yang dimaksud (data hasil pemeriksaan)," kata politisi asal Partai NasDem itu.

Dia menyampaikan, dari pertemuan konsultasi itu, KPK memberikan respons positif bahkan mendorong DPRD Sulsel ikut masuk dalam pemberantasan korupsi di daerah.    

Mengenai dengan hak angket, KPK juga meminta hasil keputusan ataupun rekomendasi yang nantinya dikeluarkan DPRD setempat. Selanjutnya ditembuskan maupun disampaikan kepada KPK agar bisa ditindaklanjuti, apakah nantinya dipelajari ada indikasi korupsi di dalamnya atau tidak.    

Pria akrab disapa Pipink juga mengemukakan, DPRD Sulsel diharapkan mendukung institusi pengawasan lainnya seperti Inspektorat agar institusi semacam itu bisa membantu KPK dalam pencegahan terhadap perilaku korupsi.    

"Tentang pertanyaan akan rekomendasi KPK terhadap beberapa kebijakan keliru Pemprov Sulsel, itu dibenarkan KPK. Tetapi diakui hanya sebatas lisan dan tetap harus sesuai prosedur perundang-undangan," katanya.    

Pertemuan konsultasi tersebut dipimpin Ketua Panitia Hak Angket DPRD Sulsel Kadir Halid bersama dua Wakil Ketua masing-masing Selle KS Dalle dan Arum Spink bersama rombongan. Mereka diterima Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan bersama Wakil Ketua KPK KPK Basariah Panjaitan. (Ant/X-15)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More