Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PIMPINAN Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI, Cucun Ahmad Syamsulrijal, menyebut Bali sebagai salah satu simbol kebinekaan yang perlu dijaga keragaman, keindahan budaya, dan tradisinya.
"Istimewanya Bali adalah keragaman budaya dan seninya. Ikon kebanggaan Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan," kata anggota DPR terpilih asal Kabupaten Bandung itu dalam acara 'Temu Tokoh Nasional' di Bali, Rabu (7/8).
Menurut dia, dunia melihat keragaman budaya Indonesia pertama kali ialah Bali.
"Kita bersyukur punya Bali, Indonesia yang bhinneka lebih dikenal karena adanya Bali," kata politikus yang akrab disapa Kang Cucun.
Acara yang digelar dalam konteks sosialiasi empat pilar itu, Kang Cucun menggarisbawahi pentingnya menjaga tradisi, keragaman kultur, kebinekaan, dan Pancasila agar tetap utuh di bumi Nusantara.
Baca juga: Pemanfaatan Sumber Alam Papua bukan untuk Segelintir Orang
"Yang mengikat perbedaan menjadi satu adalah Pancasila, ini harus kita jaga. Menjaga nilai Pancasila artinya kita menjaga Indonesia tetap utuh," tandasnya.
Kehadiran Kang Cucun bersama rombongan di antaranya anggota Fraksi PKB, Lukmanul Hakim dan Neng Eem Marhaman Zulfa Hiz, serta Ketua DPW PKB Bali, Bambang Sutiyono.
Selain gelaran sosialisasi empat pilar, kegiatan itu juga mengawali rangkaian Muktamar PKB yang akan digelar pertengahan Agustus 2019 mendatang.
"Ini bagian dari rangkaian agenda Muktamar, kita tentu perlu silaturahim dengan tokoh dan masyarakat Bali sebelum Muktamar digelar. Mohon dukungannya agar agenda PKB lancar," harapnya. (RO/OL-1)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved