Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
PULUHAN warga mengadukan sebuah pengembang yang diduga bodong ke DPD Real Estate Indonesia (REI) Nusa Tenggara Timur (NTT) lantaran menjual murah rumah bersubsidi.
"Pengembang itu minta konsumen menyetor uang muka sebesar Rp10 juta, kemudian mencicil Rp1 juta selama 48 bulan. Saya minta masyarakat tidak tergiur dengan modus penipuan seperti ini," kata Ketua DPD REI NTT Bobby Pitoby kepada wartawan di Kupang, Jumat (26/7).
Dia menyebutkan, tidak kurang dari 50 orang telah menyetor uang muka untuk membeli rumah di pengembang yang belum disebutkan namanya tersebut.
Padahal menurut Bobby, harga satu unit rumah bersubsidi sebesar Rp158 juta. Jika pengembang itu menerima uang muka Rp10 juta ditambah total cicilan 48 bulan atau Rp48 juta, total harga rumah hanya Rp58 juta.
"Itu bodong," tandasnya.
Baca juga: Kondisi Ekonomi Kondusif, Pengembang Properti Optimis
Selain itu aturan yang berlaku di pengembang tersebut, yakni uang muka disetor ke pengembang, sedangkan cicilan disetor ke pihak ketiga.
"Yang benar sesuai aturan ialah cicilan disetor ke bank yang tunjuk oleh pemerintah, bukan disetor ke pihak ketiga," tambah Bobby.
Dia minta masyarakat hati-hati dengan pengembang tersebut. Jangan sampai setelah uang terkumpul, pengembang melarikan diri.
Menurut Ketua DPW Garda Pemuda Nasdem NTT tersebut, setiap hari ada saja warga yang menanyakan penjualan rumah subsidi murah tersebut.
"Mereka tanya apakah ada program seperti ini. Saya bilang tidak ada, dan jangan sampai tergiur," kata Dia.
Yang menjadi persoalan, tambah Bobby, pengembang itu tercatat sebagai anggota REI NTT.
"Saya sudah panggil dan beri peringatan," katanya.
Jika program jual rumah murah itu tidak dihentikan, Dia mengancam akan memecat pengembang tersebut dari anggota REI dan melaporkan ke aparat penegak hukum.
"Saya juga akan laporkan ke pemerintah agar izinnya dicabut," tandasnya. (A-4)
BP Tapera targetkan pembiayaan 350 ribu rumah subsidi FLPP pada 2025. Realisasi hingga Juli capai 137 ribu unit dengan nilai Rp17 triliun
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan serah terima 100 kunci rumah subsidi kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Kementerian PKP mendengar banyak anak muda yang ingin tinggal di kota, namun terkendala harga tanahnya di kota mahal sehingga ukuran rumahnya mau diperkecil.
Menteri PKP Maruarar Sirait resmi membatalkan rencana mengecilkan ukuran rumah subsidi.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai lebih dari 50% dari target 220.000 unit.
Rumah subsidi dengan luas 18 meter memang menunjukkan niat negara dalam menjamin hak tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved