Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
DUA tersangka, dianggap sebagai penanggung pajak pada perusahaan PT NAM dikenai sanksi gizjeling (sandera) oleh Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumut 1, berupa penahanan di LP Tanjung Gusta Medan. Penyanderaan atau penahananan itu dilakukan atas kerja sama dengan otoritas hukum terkait, di antaranya Kepolisian dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Wilayah Sumatera Utara.
Kedua penanggung pajak berinsial AH dan ES masing-masing selaku Direktur dan Komisaris PT NAM. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa tersebut dinilai telah mengemplang pajak sedikitnya Rp1,1 miliar.
Kepala Bidang Pelayanan Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat (Kabid P2Humas) Kanwil Ditjen Pajak Sumut 1, Dwi Achmad Surjadidjaja saat dimintai konfirmasi mengatakan dua orang tersangka itu telah melakukan penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan modus operandi penggelapan pajak dilakukan PT NAM dengan cara mengutip pajak dari mitra bisnis tetapi tidak menyetorkannya kepada negara.
Dwi Achmad menyebutkan, kedua penanggung pajak tersebut sudah dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan, Rabu (10/7) sore, setelah diserahterimakan (diserahkan) oleh pihaknya kepada pihak Lapas. Penyanderaan dilakukan setelah kedua penanggung pajak diperiksa kesehatannya.
baca juga: Kwik Kian Gie Serahkan Informasi Tertulis pada KPK
Mengacu kepada Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kedua penanggung pajak tersebut bisa dilepas langsung jika melunasi tunggakan utang pajak yang digelapkan. Sebelumnya Kanwil Ditjen Pajak Sumut I Medan telah menyandera seorang wajib pajak berinisial H, yang menggelapkan pajak miliaran rupiah. Kini H sudah memasuki proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan. (OL-3)
Terseret isu pajak, Cha Eun-woo menyampaikan pernyataan resmi lewat Instagram. Ia mengakui kelalaian dan menegaskan sikap kooperatif.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Kementerian Keuangan mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan pendapatan negara.
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
TARGET penerimaan pajak Indonesia pada 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun, meningkat 13,5% dari tahun sebelumnya, dinilai sulit tercapai.
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Taxco Solution, perusahaan konsultan profesional di bidang pajak, akuntansi, kepabeanan, dan hukum, resmi memperluas jangkauan layanannya dengan membuka Kantor Cabang Palembang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved