Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI Kota Surakarta, Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmo menyebut sejumlah nama yang cukup kuat menjadi kandidat Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo.
"Ada tujuh nama yang dapat suara terbanyak, yakni Sekretaris DPC PDIP Teguh Prakosa, Wakil Sekretaris DPC PDIP Budi Prasetyo, dan Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Jebres Honda Hendarto," kata pria yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Surakarta di Solo, Jumat (28/6).
Selain itu, pria yang kerap disapa Rudy itu menjelaskan, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Rekrutmen YF Sukasno, Bendahara DPC PDIP Jhony Irwandi, dan Wakil Bendahara DPC PDIP Solo Roro Indarti.
"Ada juga saya, tetapi kan saya sudah tidak mau lagi jadi ketua, sudah bosan," katanya.
Ia mengatakan dalam rapat kerja cabang, masing-masing pimpinan anak cabang (PAC) mengusulkan satu nama, sedangkan Ketua DPC memiliki kewenangan untuk mengusulkan tiga nama kandidat.
"Selanjutnya, suara terbanyak akan diusulkan ke pusat untuk dipilih dan ditetapkan," katanya.
Sementara itu, selain nama kandidat Ketua DPC, dikatakannya, ada beberapa nama diusung DPC PDIP Solo sebagai ketua dewan pimpinan cabang dan ketua umum.
Baca juga: Tjahjo Pastikan Mega Tetap Ketum PDIP
Ia mengatakan untuk Ketua DPD PDIP Jawa Tengah ada nama Bambang Wuryanto yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Tengah. "Kalau ketua umum tetap Megawati Soekarnoputri," katanya. (X-15)
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Kamaruddin menilai, rekam jejak Jokowi yang tidak pernah kalah dalam lima kali pertarungan elektoral demokrasi Indonesia menjadi daya tarik utama bagi para tokoh.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved