GUNA meningkatkan pelayanan kepada publik yang mudah, murah dan cepat, Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, meniru daerah lain dengan menggagas pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP).
"Sudah saatnya kualitas pelayanan masyarakat ditingkatkan, kita ingin Blora memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP), yakni gedung terpadu yang berisi semua pos pelayanan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan instansi vertikal," kata Wakil Bupati Blora Arief Rohman kepada Media Indonesia, Kamis (13/6).
Arief yang baru saja menyelesaikan sidak pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memastikan ke depannya warga tidak perlu berpindah lokasi untuk mengurus dokumen dan perizinan. Semua bisa dilakukan dalam satu gedung saja.
Seluruh instansi dan OPD yang ada, lanjut Arief, akan membuka kantor di gedung MPP seperti Dindukcapil membuka pos pelayanan administrasi kependudukan, DPMPTSP membuka pos pelayanan perijinan dan penanaman modal, Dinas Kesehatan membuka pos pelayanan informasi kesehatan dan lainnya termasuk pelayanan SIM hingga perpajakan Samsat.
Baca juga: MPP Wujud Nyata Sistem Pemerintahan kian Efektif dan Efisien
Konsep MPP yang merupakan terobosan terbaru dalam pelayanan kepada publik segera disodorkan ke Bupati Blora Djoko Nugroho. Pihaknya pun telah melakukan studi banding ke beberapa daerah yang lebih dahulu membangun MPP. Hasilnya cukup baik seperti MPP di Kabupaten Banyuwangi yang dinilai sukses serta ditetapkan menjadi percontohan oleh Kemen PAN-RB.
Kepala DPMPTSP Blora Purwanto pun membenarkan pihaknya telah beberapa kali melakukan studi banding untuk pendirian MPP, seperti di Banyuwangi, Sidoarjo, Banyumas dan Batam.
"Kami beberapa kali belajar di daerah itu untuk menginisiasi pendirian MPP di Kabupaten Blora," tambahnya.
Di Provinsi Jawa Tengah baru Kabupaten Banyumas yang mendirikan MPP dan diresmikan langsung oleh Menteri PAN-RB pada pertangahan Januari 2019. Kini mampu melayani 104 jenis pelayanan masyarakat.(OL-5)
