Jumat 18 Januari 2019, 16:15 WIB

MPP Wujud Nyata Sistem Pemerintahan kian Efektif dan Efisien

Micom | Nusantara
MPP Wujud Nyata Sistem Pemerintahan kian Efektif dan Efisien

Ist

 

PEMERINTAH menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang lebih progresif menyatukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam satu tempat.

"Hadirnya MPP menyatukan pelayanan publik lintas kewenangan yang tadinya sulit dilakukan, dengan mengakomodir kearifan lokal," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin, saat meresmikan MPP Banyumas, di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (18/1).

Pasalnya, reformasi birokrasi yang sedang digagas Kemenpan-RB saat ini untuk mendorong perubahan tata kelola pemerintahan agar dapat menghadirkan pelayanan kepada masyarakat dengan kualitas yang baik.

Memosisikan pemerintah sebagai representasi publik dengan membangun institusi publik yang berintegritas, responsif, dan baik dalam pengelolaan kebijakan publik. Kebijakan publik harus adaptif, fokus program pemerintah perlu berganti secara berkelanjutan sebab saat ini perubahan terjadi begitu dinamis.

Sesuai dengan perkembangan yang ada, pemerintahan saat ini telah menjalankan sistem pemerintahan terbuka, di mana keinginan masyarakat untuk terlibat langsung dalam pemerintahan sangat besar. Bahkan, untuk terlibat langsung dalam perumusan kebijakan publik yang manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Inilah framework yang mendorong lahirnya generasi pelayanan publik terpadu di Indonesia," ujar Syafruddin.

Melalui kerangka kerja ini, pemerintah membuat pelayanan terpadu satu atap (PTSA), kemudian disusul dengan pembuatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan disempurnakan dengan lahirnya MPP. Negara menghadirkan MPP Banyumas karena melihat potensi daerah yang banyak warganya menjadi pekerja migran sebagai pahlawan devisa.

"MPP ini sebagai prototipe yang menyatukan layanan terpadu satu atap untuk pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran," ujar Menpan-RB.

Berdasarkan fakta yang ada, daerah yang telah memiliki MPP pertumbuhan ekonomi diharapkan akan berkembang secara pesat. Sebab, semua proses pelayanan perizinan dapat dilakukan secara efisien.

Oleh karena itu, kementerian yang dipimpin mantan Wakapolri ini mendukung penuh upaya penyederhanaan perizinan melalui sistem online single submission yang juga sejalan dengan pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government).

"Saat berada di Korea, saya pelajari penerapan e-government mengarahkan pengembangan pelayanan pemerintah secara maksimal dan tingkat kepuasan masyarakat mencapai puncak tertiggi," ungkap Syafruddin

Pada sambutannya, Syafruddin juga mengapresiasi pemerintah daerah yang saat ini berlomba untuk mendirikan MPP di daerahmasing-masing. Sebab, pembentukan MPP bukan hal yang mudah, butuh komitmen yang kuat hingga lintas instansi agar dapat mewujudkannya.

"Bayangkan jika 4,17 juta aparatur sipil negara (ASN) Indonesia melayani dengan sepenuh hati, maka kita akan melihat pelayanan publik yang luar biasa di Indonesia," tegas Syafruddin.

Syafruddin berharap pembentukan MPP merupakan jawaban bagi harapan publik tentang kemudahan perizinan dan kecepatan pelayanan.

"Melalui MPP, pola pikir yang ego sektoral antarinstansi diubah menjadi kerja sama yang fokus pada komitmen melayani masyarakat," ujarnya.

Peresmian MPP Banyumas dihadiri oleh Deputi Pelayanan Publik Kemenpan-RB Diah Natalisa, Bupati Banyumas Achmad Husein, Kapolda Jateng Irjen Pol Tjondro Kirono dan juga Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI M Effendi.

Usai meresmikan MPP Banyumas, Syafruddin melakukan peninjauan unit-unit pelayanan yang ada.

MPP ini menjadi tempat pelayanan terpadu dengan berbagai jenis layanan, yakni 7 instansi vertikal, gerai Jateng, dan 10 OPD kabupaten yang memberi pelayanan antara lain Polres Banyumas, Kantor Imigrasi, BP3TKI Jateng, PBJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kantor Pelayanan Pajak, dan Bank Jateng. (RO/OL-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More