Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengajak seluruh warga Sulsel untuk bersatu membangun daerah menjadi lebih baik lagi ke depan.
"Oleh karena itu mari kita bersama bersatu padu bersama-sama membangun daerah dan bangsa kita," ungkap Nurdin Abdullah usai salat di Lapangan Karebosi Makassar, Rabu (5/6).
Nurdin juga menyampaikan, bila pada perkembangan demokratisasi Pemerintah Provinsi Sulsel melakukan berbagai kebijakan untuk kepentingan masyarakat Sulsel.
"Perlu saya sampaikan seiring dengan perkembangan demokratisasi, otonomi, serta pengaruh globalisasi dewasa ini. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang baik semakin meningkat. Menyadari hal tersebut Pemprov Sulsel telah menetapkan berbagai kebijakan baik, menyangkut kapasitas kelembagaan, sistem, dan prosedur maupun peningkatan berbagai kebijakan," urai Nurdin.
Menurut Nurdin, pada hakikatnya, sebuah upaya sistematik dan komprehensif yang diharapkan akan bermuara pada terwujudnya Sulsel yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter.
"Pemprov Sulawesi Selatan akan senantiasa membuka dialog dan mengarahkan segala daya upaya serta kemampuan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sulsel," lanjut Nurdin.
Baca juga: Dihadiri Wapres, Pertemuan Saudagar Bugis Fokus Bahas Pariwisata
Ia pun sangat yakin, persatuan mampu mengantarkan Sulsel pada sebuah kemajuan, Sulsel saat ini memiliki semua faktor yang dibutuhkan baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA).
"Insyaallah dengan kerja sama dan kebersamaan, kita akan mampu membangun daerah dan negara kita ini menjadi bangsa yang maju, karena kita tidak hanya memiliki sumber daya manusia tetapi juga sumber alam yang berlimpah," tambah Nurdin.
Ia mengaku, Sulsel sudah siap semuanya, tinggal kekompakan untuk bersama-sama mengelola dengan baik.
"Tinggal sekarang bagaimana kita mengelola dan memberdayakannya untuk kemaslahatan masyarakat kita secara keseluruhan," tutup Nurdin. (X-15)
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Reformasi desentralisasi di Indonesia dari model simetris ke asimetris, menyesuaikan kewenangan dan formula fiskal dengan kapasitas masing-masing daerah agar lebih efektif dan adil.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Pertumbuhan ekonomi jauh lebih akseleratif jika dana itu dikelola melalui skema distribusi fiskal langsung ke daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved