Menpan-RB: Pembangunan SPBE tidak Bisa Ditunda Lagi

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Syafruddin mengatakan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini telah mengubah tata kelola administrasi pemerintahan, sehingga banyak negara telah beradaptasi dengan menerapkan teknologi dalam sistem pemerintahannya.

"Teknologi demikian dahsyatnya mengubah tata kelola administrasi pemerintahan negara, maka untuk Indonesia tidak ada kata untuk menunda pembangunan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) secara progresif dan masif di seluruh kementerian dan lembaga," tegas Syafruddin saat berbicara pada Kongres Perkumpulan Arsip Perguruan Tinggi dan ICoASHE di Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, Senin (22/4).

Menurut dia, seluruh negara dunia berlomba mengembangkan dan mengintegrasikan teknologi untuk membangun pemerintahan yang efektif dan efisien. Penerapan sistem elektronik dalam pemerintahan membuat semua keputusan terkait kebijakan publik akan tepat sasaran.

Sebab, keputusan tersebut akan dianalisis secara komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dampaknya, kepuasan dan kebahagiaan masyarakat meningkat dan kepercayaan diri pemerintah menguat dalam menjalankan pembangunan.

"Membangun e-government akan mendorong terciptanya smart city dengan menghadirkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin adaptif sehingga mampu menopang berbagai kebijakan publik yang strategis dalam membangun kemajuan negara. Kita bersaing untuk itu," kata Syafruddin.

Banyak dampak positif yang akan dirasakan pemerintahan Indonesia saat menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, di antaranya menciptakan efisiensi yang signifikan. Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini akan membuat biaya untuk penyimpanan data jauh lebih efisien.

Dengan adanya perbaikan dalam sistem pemerintahan, pengelolaan anggaran dapat difokuskan pada kegiatan yang mendukung pembangunan yang sejalan dengan prioritas arah pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia jelang hadirnya bonus demografi.

Termasuk penerapan e-government di bidang kearsipan bukan lagi sebuah pilihan, tetapi merupakan suatu kewajiban dan kebutuhan. Perubahan tata laksana manajemen kearsipan melalui open government dibangun untuk mendukung sistem kerasipan yang terbuka dan partisipatif.

Baca juga: Pemerintah Matangkan Strategi Hadapi Arus Mudik

Pengelolaan arsip yang terintegrasi dalam sistem e-office merupakan bagian penting dalam Peraturan Presiden SPBE.

"Kearsipan merupakan unsur utama, menjadi bagian integral dari suatu upaya membangun pemerintahan modern untuk menyangga kemajuan bangsa yang melandasi penyempurnaan peradaban," ujar mantan Wakapolri ini.

Penerapan SPBE dalam sistem kearsipan akan menghadirkan data kearsipan yang terintegrasi, aman, dan melindungi kepentingan negara dengan menyajikan berbagai solusi untuk peningkatan kualitas kebijakan publik di segala bidang secara cepat, simultan dan terarah.

Terkait hal itu, Syafruddin mengapresiasi kongres ini sebagai bagian untuk menguatkan komitmen bersama melakukan pembenahan menyeluruh pengelolaan arsip. Agar tata kelola arsip lebih baik, diperlukan langkah nyata pengembangan yang melibatkan unsur pemerintahan dari pusat hingga daerah, serta unsur lembaga kearsipan perguruan tinggi dan masyarakat dalam melakukan perbaikan secara komprehensif.

Seperti pengembangan kualitas SDM pada lembaga kearsipan perguruan tinggi untuk menjalankan peran jabatan fungsional arsiparis secara profesional dan berkelanjutan. Selain itu, pengembangan jabatan fungsional arsiparis harus menghadirkan standar ketersediaan arsip dan informasi kearsipan yang adaptif sebagai tulang punggung reformasi birokrasi.

Dalam hal teknologi perlu juga dilakukan pengembangan Electronik Filing System (EFS) sebagai sistem penyimpanan arsip berbasis komputer yang efisien, efektif, praktis, dan mudah.

Menpan-RB juga mengajak berbagai pihak membangun penyelenggaraan arsip secara tertib, komprehensif, dan terpadu. Guna mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan efektif dan efisien yang menjamin akuntabilitas kinerja pemerintahan serta pelayanan kepentingan publik secara cepat, tepat, dan aman.

Hadir dalam kongres ini di antaranya Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Mustari Irawan, dan Rektor Unair, Muhammad Nasih, serta beberapa pembicara lainnya. (OL-9)