Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
ADA yang unik dalam perhelatan pemilu 2019 mendatang. Kesamaan nama tapi beda pandangan politik menjadi strategi untuk saling mendompleng dan memenangi kursi yang diperebutkan.
Dua calon anggota kegislatif (Caleg) dari PKS di Semarang yakni untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten Semarang mempunyai strategi yang sama, yakni pada pemilu mendatang agar warga tetap mendukung dan memberi suara untuk nomor 1 Joko Widodo (Jokowi).
Kok mereka bisa membangkangkah dari partai? Pertanyaan itu pasti pasti terus bergema karena diketahui PKS merupakan salah satu partai koalisi pendukung Capres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno.
Nama Jokowi bagi mereka membawa berkah tersendiri. Di tengah-tengah pemilu kepopuleran Joko Widodo Capres Nomor Urut 01 menjadi magnet luar biasa, sehingga dapat menjadi topangan bagi kedua Caleg tersebut untuk ikut memperebutkan kursi di legislatif.
Caleg dari PKS untuk DPRD Provinsi Jateng nomor urut 1 Dapil 2 yang meliputi Kabupaten Semarang, Kendal dan Salatiga, serta Caleg dari PKS untuk DPRD Kabupaten Semarang nomor urut 1 Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Bergas, Ungaran Barat, dan Ungaran Timur mempunyai nama sama dengan Capres nomor urut 01 Joko Widodo.
Meskipun keduanya mengaku mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan Capres 01 Jokowi, namun persamaan nama mereka menjadi berkah, karena memudahkan orang mengingat saat masa kampanye dan menjoblos saat pemilu mendatang.
"Kebetulan nama kami sama-sama Joko Widodo dan warga juga memanggil Jokowi, ini berkah bagi kami untuk meraih kursi di DPRD," kata Jokowi, caleg DPRD Kabupaten Semarang.
Baca juga: KPK-KPU: Caleg Terpilih belum Lapor LHKPN tidak akan Dilantik
Kesamaan nama ini, lanjut Jokowi, guru di SMPIT Cahaya Ummat Karangjati, menjadikan kemudahan bagi warga di dapilnya untuk mengingat. Apalagi sebelum-sebelumnya sering banyak orang salah sangka karena kesamaan nama.
Pernah suatu kalu dua tahun lalu saat Presiden Jokowi di ungaran, lanjut Joko Widodo, banyak orang menghubungi lewat telepon dirinya dan menyampaikan aspirasi, karena mereka beranggapan bahwa yang dihubungi adalah Jokowi presiden.
"Saya belum sempat menjelaskan karena si penelepon itu terus menerocos dan ingin bersalaman," imbuhnya sambil tertawa.
Hal serupa juga diungkapkan Joko Widodo,caleg PKS untuk DPRD Jateng. Kesamaan nama dengan Capres Jokowi sangat memudahkan dalam berkampanye maupun memperkenalkan diri, apalagi sebelum-sebelumnya juga dipanggil Jokowi.
"Kebetulan saya juga nomor urut 1, sehingga lebih mudah meskipun tentu beda pandangan politik," kata warga Gunungpati ini.
Joko Widodo yang merupakan mantan Ketua DPD Partai Keadilan pada 2000-2003 dan mantan Ketua DPW PKS Jateng pada 2003-2004 mengatakan sejak lahir di Boyolali, 5 April 1972 lalu bernama Joko Widodo. Meskipun pernah gagal lolos ke senayan pada Pemilu 2014 lalu berharap dapat lolos pada Pemilu 2019 ini untuk maju lagi untuk DPRD Jateng.
"Saya dapat di nomor urut satu, semoga saja nama Joko Widodo membawa keberuntungan seperti Pak Presiden," ujarnya di sela-sela kampanye akbar PKS di Kota Semarang. (OL-3)
30 persen dari total 29 ribu pengusaha penggilingan di Jawa Tengah (Jateng) tidak beroperasi. alasannya mereka tidak mampu membeli harga gabah.
BUPATI Pati Sudewo mencabut kebijakan 5 hari sekolah dan mengembalikan waktu belajar 6 hari sekolah pada Jumat (8/8). Itu dilakukan bersamaan pembatalan tarif PBB hingga 250 persen
Peresmian perusahaan asal Amerika Serikat itu dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi didampingi Bupati Batang Fais Kurniawan.
Balai Latihan Kerja (BLK) Semarang 1 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah(Jateng) membuka pelatihan Pemandu Wisata Gunung seiring dengan banyaknya kecelakaan di gunung
SEBANYAK 1.411 guru swasta kategori prioritas (R1D) di Jawa Tengah telah lulus seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 4 tahun lalu, namun belum penempatan
Arus lalu lintas di depan pabrik Polytron, tepatnya dari arah Semarang menuju Demak, sudah relatif lancar, tidak tersendat seperti hari-hari sebelumnya.
Jika partai politik membangun kaderisasi hingga tingkat paling rendah, menurut dia, seharusnya yang dipercaya untuk menjadi caleg adalah kader partai yang berasal dari tempat pencalonan.
Ray menegaskan Shintia layak di PAW jika terbukti benar melakukan penggelembungan suara pada Pileg 2024 lalu. Ray menegaskan, suara dari penggelembungan suara itu tidak sah dan harus dianulir.
Ward menuturkan, istrinya merupakan kader partai sekaligus anggota legislatif di Belanda.
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
PDIP memecat calon anggota legislatif (caleg) terpilih DPR Tia Rahmania yang belum lama ini mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved