Headline
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.
KELOMPOK Petugas Pemungutan Suara (KPPS) di Kota Sukabumi, Jawa Barat, mendapat ultimatum dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat agar lebih cermat mengawasi pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019 pada 17 April. Utamanya, pencermatan terhadap pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tambahan (DPTb).
"Adanya DPTb harus dicermati karena berkaitan dengan surat suara. Mereka yang terdata sebagai DPTb tidak harus diberi surat suara seluruhnya," kata Komisioner KPU Kota Sukabumi, Agung Dugaswara, di sela-sela simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 di Kecamatan Baros, Sabtu (30/3).
Karena itu, lanjut dia, dibutuhkan ketelitian petugas KPPS dalam melihat surat yang dibawa pemilih DPTb. Sehingga kemungkinan terjadinya pemberian surat suara bisa diminimalkan.
"Yang harus diperhatikan petugas KPPS juga menyangkut tata cara memasukan surat suara ke dalam kotak. Petugas KPPS harus memerhatikan jangan sampai ada pemilih yang tertukar memasukannya. Ini harus dibimbing," tutur Agung.
Baca juga: Perekrutan Anggota KPPS Harus Hati-hati
Agung juga mengingatkan kepada para pemilih agar membawa surat undangan memilih (Form C6) dan identitas kependudukan. Termasuk mengisi daftar hadir dalam Form C7.
"Pemilih datang ke TPS itu harus betul-betul sudah siap. Kami imbau agar pemilih mencoblos surat suara dengan benar agar tidak ada surat suara yang tidak sah," tegas Agung.
Agung menyebutkan simulasi pemungutan dan penghitungan suara digelar untuk mengukur kesiapan petugas di TPS pada 17 April mendatang. Simulasi dilaksanakan dengan menghadirkan pemilih asli, petugas KPPS asli dan lainnya. Untuk surat suara, menggunakan speciment.
"Dari simulasi ini juga kami melihat sejauh mana kendala di lapangan dari mulai proses pendaftaran hingga pencoblosan dan penghitungan suara," tukasnya.
KPU mengukur rata-rata durasi setiap pemilih dari mulai pendaftaran, pencoblosan hingga proses memasukan surat suara ke dalam kotak suara.
"Dari simulasi ini, para petugas KPPS bisa lebih sigap mencari solusi jika terjadi kendala atau kesulitan saat pelaksanaan nanti," pungkasnya.(OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Burhanuddin Muhtadi mengaku diserang akun yang menuduh dirinya sebagai dalang quick count palsu yang ditayangkan di televisi dan menerima bayaran Rp450 miliar.
Pengalaman nyoblos di Los Angeles kali ini, sangat menarik karena di KJRI-LA juga diadakan hiburan seperti live music dan kita juga bisa membeli makanan-makanan khas Indonesia.
Gerak-gerik pelaku dalam video rekaman yang beredar di media sosial juga dinilai amat tenang. Padahal, pelaku telah ketahuan sedang mencoblos surat suara salah satu pasangan calon.
Anggota KPUD Parigi Moutong Divisi Teknis, Iskandar Mardani, mengatakan temuan ini berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
KASUS pencoblosan 19 surat suara di TPS 28, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, oleh ketua KPPS diusut lewat dugaan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu.
Laporan kekurangan surat suara tersebut diterima dalam pemantauan digital pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Kabupaten Majalengka
Jumlah surat suara yang dimusnahkan sebanyak 1.011 lembar terdiri dari surat suara pemilihan gubernur rusak 676 lembar dan kelebihan kirim 18 lembar.
KPU memastikan logistik Pilkada Serentak 2024 seperti kotak dan surat suara bakal sampai ke tempat pemungutan suara (TPS) mulai hari ini, Selasa (26/11).
KPU Jatim memusnahkan 2.705 surat suara rusak Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024. Pemusnahan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan surat suara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved