Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyiapkan ribuan orang pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai calon pemimpin pusat dan daerah di masa depan.
KemenPAN-RB mulai melakukan penataan dan peningkatan kualitas SDM ASN.
Demikian dikemukakan Staf Ahli Bidang Budaya Kerja KemenPAN-RB, Teguh Widjinarko, saat pertemuan dengan rombongan humas dan jurnalis asal Kalimantan Selatan di kantor KemenPAN-RB Jakarta, Kamis (28/3).
"Salah satu program utama KemenPAN-RB saat ini adalah penataan dan peningkatan kualitas SDM pegawai ASN," tuturnya.
Program penataan ASN ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir ini. Dikatakan Teguh pemerintah saat ini menyiapkan ribuan ASN muda untuk menjadi calon pemimpin di masa depan.
"Kita menargetkan melalui program peningkatan kualitas SDM ASN muda ini pada 2030 mendatang Indonesia memiliki calon-calon pemimpin berkualitas baik di pusat hingga daerah," ujarnya.
Peningkatan kualitas SDM ini dimulai dari peningkatan kualitas perguruan tinggi, pengetatan seleksi penerimaan ASN sampai pada pendidikan atau pelatihan talenta bagi ASN muda yang disiapkan untuk menjadi pemimpin berkualitas.
Hal ini juga sebagai jawaban dalam memasuki era revolusi industri 4.0 yang memerlukan kesiapan birokrasi dalam menjalankan fungsinya di bidang pelayanan publik.
Baca juga: Polisi dan ASN Terjerat Narkoba
Lebih jauh dikemukakan Teguh pihaknya juga menggalakkan reformasi birokrasi SAKIP bagaimana pemda dapat mengelola anggaran secara maksimal sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas. Karena pada dasarnya kegiatan pembangunan perlu perencanaan yang baik, efektif, efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat. Bagaiman pemda bisa meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan nya.
"Program ini kita sebut Good Regulatory Goverment di mana kebijakan harus ada timbal balik dan keterlibatan masyarakat sejak usulan perencanaan pembangunan," ujarnya.
Teguh juga menyinggung masih maraknya kasus ASN maupun kepala daerah terjerat kasus hukum atau terkena OTT oleh lembaga penegak hukum seperti KPK.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemprov Kalsel, Heriansyah, Kamis (28/3), mengatakan saat ini Kalsel telah berhasil meraih predikat SAKIP A dan menargetkan mampu meraih predikat AA pada tahun-tahun mendatang.
"Penataan kelembagaan, pengelolaan anggaran yang baik, peningkatan kualitas SDM ASN hingga reformasi birokrasi terus diterapkan
oleh Pemprov Kalsel," tuturnya.
Dari hasil kunjungan ke kantor KemenPAN-RB ini dikatakan Heriansyah juga ditekankan pentingnya peran pers untuk mengawal pembangunan
di daerah. Pers mempunyai fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah agar pelaksanaan pembangunan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. (OL-3)
SELURUH Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam mulai kembali bekerja pada Rabu, 25 Maret 2026, setelah libur Lebaran 2026.
PENELITI Indef mengatakan, kebijakan work from home (WFH) berpotensi membantu efisiensi anggaran pemerintah dan perusahaan, tetapi berisiko menghambat perekonomian.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan skema kerja bekerja dari rumah (work from home) atau WFH dampak dari kenaikan harga minyak.
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperketat pengawasan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menangkal praktik gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan.
Transfer dana THR dari pemerintah pusat sudah masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD).
Pensiunan harus menjaga keamanan data pribadi dan tidak memberikan informasi penting kepada pihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved