Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyiapkan ribuan orang pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai calon pemimpin pusat dan daerah di masa depan.
KemenPAN-RB mulai melakukan penataan dan peningkatan kualitas SDM ASN.
Demikian dikemukakan Staf Ahli Bidang Budaya Kerja KemenPAN-RB, Teguh Widjinarko, saat pertemuan dengan rombongan humas dan jurnalis asal Kalimantan Selatan di kantor KemenPAN-RB Jakarta, Kamis (28/3).
"Salah satu program utama KemenPAN-RB saat ini adalah penataan dan peningkatan kualitas SDM pegawai ASN," tuturnya.
Program penataan ASN ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir ini. Dikatakan Teguh pemerintah saat ini menyiapkan ribuan ASN muda untuk menjadi calon pemimpin di masa depan.
"Kita menargetkan melalui program peningkatan kualitas SDM ASN muda ini pada 2030 mendatang Indonesia memiliki calon-calon pemimpin berkualitas baik di pusat hingga daerah," ujarnya.
Peningkatan kualitas SDM ini dimulai dari peningkatan kualitas perguruan tinggi, pengetatan seleksi penerimaan ASN sampai pada pendidikan atau pelatihan talenta bagi ASN muda yang disiapkan untuk menjadi pemimpin berkualitas.
Hal ini juga sebagai jawaban dalam memasuki era revolusi industri 4.0 yang memerlukan kesiapan birokrasi dalam menjalankan fungsinya di bidang pelayanan publik.
Baca juga: Polisi dan ASN Terjerat Narkoba
Lebih jauh dikemukakan Teguh pihaknya juga menggalakkan reformasi birokrasi SAKIP bagaimana pemda dapat mengelola anggaran secara maksimal sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas. Karena pada dasarnya kegiatan pembangunan perlu perencanaan yang baik, efektif, efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat. Bagaiman pemda bisa meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan nya.
"Program ini kita sebut Good Regulatory Goverment di mana kebijakan harus ada timbal balik dan keterlibatan masyarakat sejak usulan perencanaan pembangunan," ujarnya.
Teguh juga menyinggung masih maraknya kasus ASN maupun kepala daerah terjerat kasus hukum atau terkena OTT oleh lembaga penegak hukum seperti KPK.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemprov Kalsel, Heriansyah, Kamis (28/3), mengatakan saat ini Kalsel telah berhasil meraih predikat SAKIP A dan menargetkan mampu meraih predikat AA pada tahun-tahun mendatang.
"Penataan kelembagaan, pengelolaan anggaran yang baik, peningkatan kualitas SDM ASN hingga reformasi birokrasi terus diterapkan
oleh Pemprov Kalsel," tuturnya.
Dari hasil kunjungan ke kantor KemenPAN-RB ini dikatakan Heriansyah juga ditekankan pentingnya peran pers untuk mengawal pembangunan
di daerah. Pers mempunyai fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah agar pelaksanaan pembangunan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. (OL-3)
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan ASN di DKI Jakarta menerapkan work from home akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI dan sekitarnya.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta menerapkan work from home atau bekerja dari rumah akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI
Agus menilai, prioritas pengangkatan ASN seharusnya diberikan kepada sektor yang lebih krusial bagi hajat hidup masyarakat.
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pegawai SPPG yang diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) PPPK sebanyak 32.000
Setelah terkumpul selama satu bulan, telur didistribusikan ke setiap posyandu untuk diberikan kepada anak-anak.
Adapun pembersihan dilakukan secara manual yaitu menggunakan cangkul, skrup, dan diangkut dengan gerobak sorong.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved