Ziarah Sandiaga ke Makam KH. Ahmad Dahlan Dinilai Bermotif Politi

ZIARAH Cawapres Sandiaga Uno ke makam Pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan, Jumat (22/3) menuai kritik.

Eksponen Muda Muhamamdiyah M. Fakhrial Auulia menyayangkan Calon Wakil Presiden Nomor 02 Sandiaga Uno melakukan kunjungannya ke makam pendiri Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan.

Pasalnya dalam Muhammadiyah,meskipun tidak dilarang, ziarah kubur bukan tradisi dalam warga Muhammadiyah.

Bahkan praktik ziarah kubur ini seringkali dinilai perbuatan yang bisa mengarah kepada syirik (menyekutukan Allah), jika tujuannya adalah meminta doa (tawasul) kepada orang yang telah meninggal.

Fakhrial menegaskan, bahwa warga Muhammadyah juga tidak biasa melakukan ziarah semacam itu, apalagi untuk pencitraan.

“Ziarah yang dilakukan oleh Sandiaga secara terjadwal dan beramai-ramai, apalagi dilengkapi perangkat pengiring, bisa saja bid’ah dan melawan kebiasaan umum warga Muhammadiyah” pungkasnya.

Baca juga : Sandiaga Akui Minta Prabowo Apresiasi Jokowi

Sebelumnya  Sandiaga Uno berziarah di makam Pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan di Jalan Karangkajen Mg No 890 Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta. Sandiaga bersama rombongan juga ziarah ke makam AR Fachruddin yang juga tokoh Muhammadiyah.

“Meskipun kunjungan Saidiaga adalah mendoakan KH. Ahmad Dahlan, tetapi menjadi tidak baik jika motifnya adalah untuk kampanye. Di sini kunjungan Sandiaga mendesakralisasi makam KH. Ahmad Dahlan, yang pera pengikutnya saja tidak biasa melakukannya, apalagi untuk tujuan politik. Hal ini Sandiaga seakan-akan mendapat restu dari warga Muhammadiyah, ziarah itu menjadi bahan kampanye mereka untuk menunjukkan kekuatan dukungan bagi warga Muhammadiyah, padahal tidak” tegasnya.

Menurut Fakhrial yang juga LHKP PW Muhamamdiyah Jawa Tengah ini,
sudah jelas edaran instruksi PP Muhammadiyah nomor 02/INS/I.0/E/2019 terkait Menjaga netralitas persyarikatan dan amal usaha Muhammadiyah.

“Kami juga menyayangkan adanya beberapa ayahanda pimpinan Muhammadiyah DIY sebagai basis terbesar Muhamadiyah di Indonesia, terlibat dukungan kepada salah satu pasangan, dimana seharusnya mereka taat terhadap kebijakan PP muhammadiyah dengan menjaga netralitas institusi dan amal usaha Muhammadiyah” jelas Fakhrial. (RO/OL-8)