Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON wakil presiden nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin mengharapkan suara di Pulau Madura, Jawa Timur, mencapai 60% saat Pemilihan Presiden yang berlangsung pada 17 April 2019.
"Di Madura, harapannya minimal 60%. Tapi, kalau bisa 70% maka itu lebih bagus," ujarnya saat ditemui usai menghadiri silaturahim Nusantara Bersatu di Surabaya, Senin (18/3) malam.
Menurut dia, kekalahan suara Joko Widodo pada Pilpres 2014 tidak boleh terulang, terlebih saat itu dikalahkan telak oleh pesaingnya, Prabowo Subianto, yang juga menjadi kompetitornya pada pilpres kali ini.
Sebagai bentuk optimalisasi pemantapan suara di 'Pulau Garam' tersebut, KH Ma'ruf Amin akan melakukan safari politik sehari penuh di Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan.
Baca juga: Kiai Ma'ruf dan Cak Imin Bicara Pemenangan Paslon 01 di Jatim
Sesuai jadwal, Selasa (19/3), mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut akan bersilaturahim ke Pondok Pesantren Guluk-Guluk Sumenep, dilanjutkan kegiatan istighotsah gerakan santri yang diselenggarakan di Stadion Ratu Pamelangan Pamekasan.
"Yang pasti, dulu Pak Jokowi kalah banyak di Madura, tapi sekarang harus dibalik dan Pak Jokowi harus menang banyak," katanya.
KH Ma'ruf Amin melakukan safari politik di Jatim selama dua hari, yakni 18 Maret 2019 di Gresik, Jombang, Surabaya dan dilanjutkan ke Madura pada 19 Maret 2019. (OL-2)
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Putusan kasasi ini menjadi bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konstitusional tiap warga negara.
Menurut Setyawan, pengaturan tersebut membuat KY tidak lagi dapat melakukan pengawasan secara mandiri sebagaimana mandat yang diberikan undang-undang.
Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut.
510 laporan yang disampaikan langsung, 715 laporan melalui pos, 200 laporan melalui media online, 14 laporan berupa informasi, serta 1.206 laporan berupa tembusan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved