Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KURANG lebih 200-an dari 600 lebih pelajar SD hingga SMA/SMK dari berbagai kampung dan distrik di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua terancam tidak bisa mengikuti ujian nasional (UN).
Hal itu disampaikan Raga Kogeya, anggota tim relawan kemanusiaan untuk Nduga di Kota Jayapura, Papua, Kamis (14/3).
"Ada sekitar 200-an anak asal Nduga yang bisa saja tidak ikut UN tahun ajaran 2019," katanya.
Menurut dia, ratusan anak atau pelajar asal Nduga itu kini berada di tenda-tenda darurat di halaman gereja Kingmi, Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya.
"Mereka ini merupakan bagian dari 2.000 lebih pengungsi dari Nduga, imbas dari kekerasan awal Desember 2018," ujar Raga.
Baca juga: Ketua DPR: Berikan Respons Tegas Pada KKB di Nduga
Dia mengemukakan, anak-anak tersebut enggan pulang kembali ke daerah asal, karena masih trauma dengan tragedi penyerangan kelompok kriminal separitis bersenjata (KKSB) pimpinan Egianus Kogoya terhadap para pekerja jalan trans Papua dari PT Istaka Karya.
Lalu, disusul dengan aksi pengejaran yang dilakukan gabungan TNI dan Polri terhadap kelompok tersebut yang telah menewaskan 17 pekerja PT Istaka Karya dan satu personel TNI dinyatakan gugur.
"Mereka berada di Napua karena mengikuti orangtua yang mengungsi. Selain itu ada juga 80-an guru yang juga dari Nduga bersama mereka," katanya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, pelajar asal Nduga tersebut menginginkan mengikuti UN di ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Wamena dan tidak ingin ujian di Kenyam, Kabupaten Nduga.
"Mereka bahkan masih takut jika melihat aparat keamanan, karena trauma. Mereka tinggal di sanak keluarga di Wamena dan tiap subuh berjalan kaki untuk ke sekolah yang kami dirikan secara darurat. Mereka mau ujian di Wamena saja," ujar Raga.
Sebelumnya, pada awal Februari 2019,wakil bupati (wabup) Nduga Wentius Nimiangge mengklaim kondisi keamanan di beberapa wilayah, khususnya ibu kota kabupaten setempat sudah berangsur kondusif, dengan roda pemerintahan dan pendidikan yang mulai berjalan normal.
"Kondisi keamanan sudah berangsur kondusif di ibu kota dan pendidikan juga sudah terlaksana. Ujian itu adalah agenda nasional, jadi semua sekolah harus siap memberikan materi serta bertanggungjawab," katanya.
Menurut Wentius, meski secara keseluruhan di beberapa wilayah belum sepenuhnya kondusif, pihaknya mengimbau agar masyarakat yang mengungsi ke daerah lain hingga ke Wamena, dapat segera kembali dan beraktifitas seperti biasa.
"Untuk UN, bagi sekolah yang tidak ada gangguan di wilayahnya bisa digelar di daerah masing-masing dan yang masih ada gangguan seperti dari Yuguru sampai di Mbua diarahkan ke Kenyam," ujarnya. (OL-2)
Kelima warga itu sebelumnya berangkat ke Papua pada 14 Februari 2026 untuk bekerja dalam proyek pembangunan yang dijanjikan oleh seorang mandor.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved