Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menemukan lima warga negara asing (WNA) yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.
Dengan temuan itu, Bawaslu sudah melakukan rekomendasi agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tempat WNA itu berdomisili segera melakukan pencoretan.
"WNA se-Jawa Barat ada lima. Itu di luar yang 103 (WNA), data yang sudah dirilis di pusat. Dari lima (WNA) itu, dua di Kota Bekasi, dua di Kabupaten Ciamis, dan satu di Kabupaten Pangandaran," kata Komisioner Bawaslu Jawa Barat, Zaki Hilmi, di sela-sela sidak dan pengecekan proses penyortiran dan pelipatan surat suara di gudang logistik KPU Kabupaten Sukabumi di Kecamatan Cibadak, Kamis (7/3)..
Baca juga : WNA Masuk DPT ada di 9 Daerah
Kelima WNA tersebut sudah diverifikasi datanya dan ditemukan masuk dalam DPT. Selain merekomendasikan kepada KPU agar segera mencoret data WNA tersebut dari DPT, kata Zaki, Bawaslu juga berupaya menelusuri faktor kesalahannya sehingga terjadi temuan kasus tersebut.
"Kami sudah melakukan langkah cepat. Kami telusuri kesalahannya apakah ini semata berasal dari sumber data DP4-nya atau kesalahan dalam proses pemutakhirannya yang tidak cermat," ucapnya.
Faktor kesalahan tersebut akan menjadi acuan menentukan bentuk pelanggaran yang telah dilakukan. Seperti kasus di Kabupaten Pangandaran, Bawaslu sedang mengkaji faktor kesalahannya.
"Langkah cepat yang kami lakukan berjalan beriringan. Kalau proses rekomendasi pencoretan bisa langsung dilakukan apabila sudah dipastikan bahwa WNA tersebut masuk dalam DPT. Tapi kalau ada indikasi pelanggaran administrasi itu akan memakan waktu cukup lama karena ada mekanismenya," pungkasnya. (OL-8)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved