Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SIKAP malu-malu ditunjukkan sejumlah kepala daerah di Jawa Barat dalam mendukung Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Dukungan malu-malu itu pun dilakukan oleh Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana. Politikus Demokrat ini datang ke acara Karawang Bershalawat yang dihadiri Cawapres Ma'ruf Amin, pekan lalu.
Dalam acara tersebut, Cellica terlihat khusyuk saat panitia mendoakan kiai mantan ketua MUI itu menjadi wapres di pemilihan nanti.
"Saya selalu mendoakan yang terbaik para tokoh. Jika saya diundang dan ada tokoh Indonesia yang hadir, saya akan hadir. Untuk pilihan, itu hak pribadi saya, saya tentu sudah punya pilihan," ungkap Cellica saat dikonfirmasi Media Indonesia, Kamis (7/3).
Sikap malu-malu mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres dan Cawapres 2019 oleh kepala daerah non partai koalisi itu memang terjadi di Jawa Barat. Hal itu diamini Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Barat Partai NasDem, Saan Mustopa.
Baca juga: Deklarasi 31 Kepala Daerah, Bawaslu Klarifikasi Wali Kota Solo
Saan mengaku sempat bertemu sejumlah kepala daerah di Jawa Barat, yang bukan dari partai koalisi, mereka mengungkapkan secara langsung kepada dirinya akan mendukung pasangan nomor urut 01.
"Memang (dukungan malu-malu) itu terjadi, mereka ini mendukungnya secara tidak langsung. Banyak kepala daerah di Jawa Barat ini yang mendukung Pak Jokowi. Tetapi memang dukungannya itu tidak terang-terangan, karena mereka takut ketahuan partainya," kata Saan
Saan mengakui munculnya sikap kepala daerah terhadap Jokowi, karena para kepala daerah telah mengetahui pasti kinerja Jokowi selama menjadi presiden.
"Karena track record Jokowi selama menjadi Presiden. Bagaimana kebijakannya itu sangan menyentuh wilayah ke daerah-daerah," pungkasnya.(OL-5)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved