Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
BADAN Restorasi Gambut (BRG) membenarkan kawasan Pulau Rupat, Provinsi Riau, belum masuk dalam wilayah intervensi pemulihan gambut.
"Sampai sekarang Pulau Rupat belum masuk peta kerja kita. Kita kerja (pembasahan dan pemulihan gambut) di Meranti, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Pelalawan, dan lainnya. Rupat belum masuk," kata Kepala BRG Nazir Foead di Pekanbaru, Sabtu (23/2).
Baca juga: BRG Tentukan 4 Daerah Prioritas
Pulau Rupat merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bengkalis. Sejak awal Februari 2019, sekitar 200 hektare kawasan pulau yang berada di bibir Selat Malaka itu terbakar.
Nazir mengatakan BRG akan segera membahas upaya pembasahan dan pemulihan gambut bersama masyarakat dan pemerintah daerah di Pulau Rupat pada tahun ini. "Kita akan bahas nanti dengan pemerintah daerah," ujarnya.
Secara umum, BRG sepanjang 2017 dan 2018 telah membangun sebanyak 725 sumur bor dan 1.126 sekat kanal di kawasan gambut rusak untuk menjaga jenis tanah organik itu tetap basah.
Baca juga: BRG Bantah Kerja Restorasi Gambut Lambat
Pada 2019, Nazir mengemukakan akan kembali membangun 450 unit sumur bor, 331 sekat kanal, dua embung dan program revitalisasi paket ekonomi desa sebanyak 47 paket.
"Pada 2019 ini di Riau akan bangun sumur bor 450 unit, sekat kanal 331 unit, dan dua embung. Disamping itu juga ada program revitalisasi ekonomi 47 paket," ujarnya. (A-1)
Menyiapkan langkah selanjutnya Panglima TNI Hadi Tjahjanto, juga lakukan kunjungan ke lokasi kebakaran yang tengah dipadamkan oleh GALAAG, yaitu di Desa Kampung Baru, Kecamatan Rupat
Lima inisiatif yang dinegosiasikan Indonesia mencakup konsumsi dan produksi berkelanjutan, pengelolaan gambut dan hutan bakau secara berkelanjutan
Sebagaimana diketahui Inggris akan menjadi tuan rumah bagi COP26 berkolaborasi dengan Italia di Glasgow, Inggris, pada 9-19 November 2020.
DenganĀ luas lahan gambut hingga jutaan hektare, pemerintah wajib menerapkan manajemen terbaik untuk kelestarian lingkungan. Untuk mendukung semua solusi permasalahan gambut, upaya pemerintah juga perlu didukung riset.
Pusat riset gambut ditujukan untuk merancang berbagai kegiatan konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan
Pemerintah membuka jalan agar lahan gambut bisa digarap masyarakat melalui perhutanan sosial dengan prinsip menjaga fungsi ekosistem tetap dalam kondisi baik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved