Presiden Janjikan Penataan Semua Kampung Nelayan di Indonesia

PRESIDEN Joko Widodo menjanjikan penataan bagi semua kampung atau permukiman nelayan tepi air yang berada di seluruh wilayah Indonesia.

"Ini katakan kampung nelayan yang sudah 3 tahun kita kerjakan tidak hanya di Bengkulu saja. Ada di Tegal, Jawa Tengah, dan Pontianak. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini belum ada 20% baru 10%-an lebih," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau Kampung Sumber Jaya Kota Bengkulu, Jumat (15/2).

Dalam kunjungannya ke Kampung Nelayan Sumber Jaya, Jokowi menyempatkan untuk mampir ke beberapa rumah nelayan dan berdialog singkat dengan nelayan-nelayan setempat.

Warga yang tinggal di kawasan itu antusias menyambut kedatangan Presiden dan berteriak memanggil Presiden Jokowi, serta beberapa dari mereka mendapatkan kesempatan untuk bersalaman dan berfoto bersama Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden menegaskan akan mengembangkan kawasan serupa di seluruh kampung nelayan di Indonesia berikut sertifikat hingga sarana dan prasarana di dalamnya.

Khusus untuk Kampung Nelayan Sumber Jaya, Bengkulu, kondisinya tampak tertata rapi namun belum sepenuhnya sarana terbangun sempurna.

"Sertifikat belum diselesaikan, fasilitas umum belum, rumah-rumah yang lain belum nanti kalau rampung benar baru. Setelah dimulai penataan rumah-rumah lebih tertata lebih bersih. Nelayan jadi bisa bersandar. Nanti coba kita tunjukkan di Pontianak dan Tegal," katanya.

Baca juga: Lagi, 23 Nelayan Aceh Ditangkap di Myanmar

Ia mengaku sampai saat ini masih ada persoalan dengan Pelindo terkait lahan tetapi Presiden berjanji akan segera dirampungkan.

"Pulang langsung saya urus. Ini masih 70-an. Yang belum 800-an. Masih banyak. Paling enggak kita ada prototype dan penataan kampung nelayan. Kalau sudah benar dikoreksi betul baru seluruh kampung nelayan digarap seperti ini," katanya.

Penataan kawasan permukiman nelayan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan prinsip peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan tidak mengubah pola permukiman yang ada untuk membatasi/mengendalikan perkembangan kawasan tersebut.  

Selain itu prioritas penyediaan sarana prasarana infrastruktur bersifat fleksibel terhadap peruntukan fungsi lahan dengan tidak menyentuh bangunan hunian.

Reorientasi kampung menghadap sungai dalam rangka menjaga kawasan dengan penataan pola aksesilibitas kawasan.

Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dengan penyediaan RTH sebagai wadah aktivitas sosial dan penunjang ekonomi warga. (OL-3)