Pemkab Sukabumi masih Kaji Lahan Relokasi bagi Korban Longsor Cisolok

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, Jawa Barat, masih mengkaji lokasi yang akan dijadikan lahan relokasi bagi warga yang terdampak tanah longsor di Dusun Cimapag, Kampung Garehong RT 05/04, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. 

Untuk biaya pembagunannya nanti, Pemkab Sukabumi akan dibantu pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

"Kami terus upayakan maksimal menyediakan lahan untuk relokasi pembangunan hunian bagi para korban terdampak bencana tanah longsor di Dusun Cipamag," kata Sekda Kabupaten Sukabumi, Iyos Somantri, Minggu (13/1).

Bukan perkara mudah mencari lahan untuk relokasi. Butuh kajian mendalam agar lahan relokasi nanti tak juga rawan bencana.

"Insya Allah, bantuan untuk pembangunan (rumah) nanti dari BNPB dan Kementerian Sosial. Sekarang kami sedang me-mapping (memetakan) lahan untuk relokasi karena harus clear and clean agar terbebas dari zona merah kerawanan bencana," jelas Iyos yang juga ex-officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi itu.

Iyos juga mengingatkan agar masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca saat ini. Tingginya intensitas curah hujan yang cenderung ekstrem ini sangat berpotensi terhadap berbagai kebencanaan.

"Bencana tak bisa diprediksi kapan terjadi. Bencana bisa terjadi secara tiba-tiba. Intinya, masyarakat harus selalu waspada dengan berbagai potensi kebencanaan," tegasnya.

Baca juga: Warga Cisolok Diminta Waspada Potensi Longsor Susulan 

Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi, mengaku akan terus mengawal berbagai program rencana dalam pemulihan di lokasi tanah longsor pascabencana. Misalnya rencana pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial yang akan membantu biaya pembangunan kembali rumah warga di lahan relokasi.

"Mengawal rencana program itu sudavh menjadi tugas kami. Ketika misalnya janji itu meleset, kami mengingatkan pemkab untuk mengonfirmasi sejauh mana program rencana bantuan tersebut, termasuk soal relokasi lahannya seperti apa," kata Badri, Minggu (13/1).

Penanganan bencana juga membutuhkan pembagian sharing anggaran dari pusat, provinsi, dan kabupaten. Sejauh ini, kata Badri, legislatif dan eksekutif setiap tahun mengalokasikan angggaran tanggap darurat bencana bersumber dari APBD kabupaten.

"Masalah cukup atau tidak, sulit mengatakannya karena bencana itu sulit diprediksi. Kalau dibilang cukup, ketika tak ada bencana pasti cukup. Tapi kalau terjadi bencana, anggaran yang dialokasikan itu sifatnya jadi relatif. Seberapa besar skala bencana yang terjadi. Harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan," terangnya.

Karena itu, lanjut Badri, bantuan anggaran dari pusat maupun provinsi sangat dibutuhkan. Apalagi di tingkat pusat dialolasikan anggaran yang setiap saat bisa digunakan untuk penanganan kebencanaan.

"Kalau kita nggak bisa," pungkasnya.

Bencana tanah longsor di Dusun Cimapag, Kampung Garehong RT 05/04, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Senin (31/12/2018) mengakibatkan 33 korban jiwa. Selama masa tanggap darurat bencana, tim satgas pencarian berhasil menemukan 32 korban. Selain itu material tanah longsor juga menimbun 29 bangunan rumah. Sebanyak 64 jiwa selamat. (OL-3)