Pengungsi Bodong Sebabkan Penyaluran Logistik tidak Merata

KEPOLISIAN diminta untuk menyelidiki kasus pengungsi bodong (tidak jelas) di Pandeglang, Banten, karena sangat merugi­kan warga yang benar-benar terdampak bencana tsunami.

“Penyaluran logistik jadi tidak merata. Ada yang menerima banyak, juga ada yang kurang akibat adanya pengungsi bodong itu,” kata Bupati Pandeglang, Irna Narulita, saat memimpin rapat koordinasi di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Tsunami, Labuan, Pandeglang, kemarin.

Pemerintah daerah, lanjutnya, hingga kini bekerja keras menghimpun bantuan logistik dari berbagai daerah juga menya­lurkannya kepada korban pengungsi bencana tsunami. Penghimpunan bantuan logistik itu disebar di pos-pos kecamatan dan posko utama di Labuan. Namun, pihaknya prihatin mendengar informasi banyak pengungsi bodong yang menerima bantuan logistik dari donatur.

Para donatur itu dari Bandung, Jakarta, Jawa Tengah, hingga Kalimantan.
Kapolres Pandeglang AKB Indra ­Lutrianto Amstono mengatakan pihaknya segera menyelidiki pengungsi bodong yang menerima bantuan, juga menertibkan posko relawan bantuan logistik.

Saat ini, katanya, posko relawan di Kecamatan Labuan untuk korban tsunami bertebaran dan belum didata. “Kami khawatir posko sukarelawan itu menerima bantuan logistik, tetapi tidak menyalurkan ke pengungsi.”

Dalam rapat koordinasi itu, Bupati juga melaporkan bahwa jumlah pengungsi korban tsunami mulai berkurang setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menurunkan waspada hingga 500 meter dari pesisir pantai. Pe­ngungsi yang semula berjumlah 313.380 jiwa dan tersebar di 25 kecamatan menjadi 17.800 jiwa dan tersebar di 22 kecamatan.

“Kami berharap masyarakat bisa kembali ke rumah mereka jika waspada diturunkan menjadi 300 meter,” kata Irna.

Menurutnya, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk penanganan pascatsunami.

Pemerintah daerah mencatat 1.071 rumah di Pandeglang mengalami kerusakan dari kategori rusak ringan, sedang, hingga rusak berat.

Irna juga meminta Pemerintah Provinsi Banten menormalisasi Daerah Aliran Su-ngai (DAS) Cipunten yang menimbulkan banjir di permukiman warga Teluk hingga mencapai 3 meter.