Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
JAUH dari hiruk pikuk perdebatan, rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim di KPU Kabupaten Pasuruan, berlangsung lancar dan malah terkesan menjemukan, Rabu (4/7).
Tidak ada perdebatan di antara pihak-pihak yang terlibat, baik dari penyelenggara, tim saksi pasangan calon maupun lembaga pemantau pemilu.
Proses rekapitulasi dilakukan dengan membaca satu-persatu hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di 24 kecamatan. Banyaknya kecamatan saja membuat rekapitulasi memakan waktu hingga 3 jam lebih.
Atas proses rekapitulasi yang berjalan itu, pihak KPU Kabupaten Pasuruan menganggap bahwa semua pihak terkait bersikap dewasa dan memahami proses demokrasi yang berlangsung.
"Alhamdulillah proses rekapitulasi selesai tanpa ada halangan dan semua pihak telah setuju serta menandatangani perolehan suara yang ada. Ini menunjukkan bahwa proses demokrasi berlangsung dengan baik dan semua pihak menunjukkan sikap kedewasaannya dalam berpolitik," kata Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, Zainul Faizin.
Dari hasil rekapitulasi suara yang dilakukan, pasangan nomor 1, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistiyanto Dardak, memperoleh 331.225 suara. Pasangan nomor 2, Syaifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno memperoleh 383.660 suara.
Sementara pemilih yang hadir ke TPS sebanyak 769.885 orang. Seluruh suara sah berjumlah 714.885 suara dan suara tidak sah sebanyak 55.000 surat suara.
"Dari rekapitulasi suara diketahui, pasangan nomor 2 mendapat 53,66% dan pasangan nomor 1 mendapat 46,44%. Untuk penetapan akan dilangsungkan 7 Juli nanti di KPU Jatim," ujarnya.
Selain melakukan rekapitulasi Pilgub Jatim, KPU Kabupaten Pasuruan juga melakukan rekapitulasi Pemilihan Bupati Pasuruan. Rekapitulasi akan dilakukan setelah istitahat atau sore nanti. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved