Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PASANGAN Syarif Fasha dan Maulana yang menjadi jagoan Partai NasDem bersama sejumlah partai politik lainnya, unggul sementara berdasarkan perhitungan cepat yang dihimpun Desk Pilkada Kota Jambi dan beberapa lembaga survei pada penyoblosan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi, Rabu (27/6).
Seperti rilis dua lembaga survei Indo Barometer dan Charta Politika yang ditayangkan di Kantor Gapeknas Provinsi Jambi, Rabu sore, dari 100% suara masuk yang dihitung, pasangan Syarif Fasha-Maulana dengan nomor urut dua mengantongi suara hampir 56%. Sementara pasangan pesaingnya, Abdullah Sani-Kemas Alfarizi mendapatkan sekitar 44%.
Peluang kemenangan Fasha-Maulana juga terlihat dari rekap suara yang dipusatkan di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jambi, sepanjang siang hingga Rabu sore. Pasangan walikota
incumbent Fasha-Maulana mengantongi 56,28% suara atau 116.248 suara dari 206.557 suara masuk.
Sedangkan pasangan Wakil Wali Kota imcumbent Abdullah Sani-Alfarizi hanya mendapatkan 90.309 suara atau 43,72% dari jumlah suara yang masuk sementara dari 4.732 TPS di 11 kecamatan di Kota Jambi. Jumlah pemilih tetap untuk Pilkada Kota Jambi yang dirilis KPU Kota Jambi sebanyak 384.366 suara.
Meskipun hasilnya bersifat sementara, raut kegembiraan diperlihatkan pasangan Starif Fasha-Maulana yang setia mengikuti perhitungan cepat di Kantor Gapeknas Provinsi Jambi. Kepada wartawan dia mengungkapkan rasa syukurnya dan tetap masih menunggu hasil perhitungan melalui pleno resmi dari pihak KPU.
"Quick count ini masih sifatnya sementara. Kita berharap hasilnya menjadi ketetapan nantinya. Terimakasih kami untuk seluruh masyarakat Kota Jambi yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk memimpin Kota Jambi lima tahun ke depan," ungkapnya. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved