Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Kang Emil mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya atas hasil hitung cepat Pilkadar Jawa Barat 2018 yang menyatakan dirinya bersama Uu Ruzhanul Ulum keluar sebagai pemenang. Meski begitu, Emil mengaku tidak mau terlarut dalam euforia kemenangan versi hitung cepat ini.
Dia mengajak para pendukungnya untuk tidak merayakan hasil ini sebelum ada pernyataan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penghitungan suara.
"Sambil menunggu penghitungan formal, saya melarang euforia. Tidak boleh ada pawai. Tidak boleh mendahului," katanya di hadapan seribuan pendukung dan tim sukses yang hadir di Hotel Papandayan, Bandung, Rabu (27/6).
Emil pun melarang pendukungnya mengeluarkan komentar-komentar negatif terutama yang sifatnya mengejek kandidat lain. "Jangan lakukan komentar di sosmed yang berlebihan. Jangan mengejek, jangan mem-bully, karena itu adalah akhlak pasangan RINDU," katanya seraya memastikan pihaknya tidak melakukan kampanye negatif selama masa kampanye.
Akan tetapi, menurutnya hasil hitung cepat tidak akan jauh berbeda dengan hitung nyata yang akan dilakukan KPU dalam beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, dia meminta timnya untuk terus mengawal penghitungan nyata di KPU.
"Mohon dikawal proses yang belum formal ini, agar tidak ada dinamika dalam hitungan ke depan. Kita belum tahu reaksi atau penerimaan dari pihak-pihak lain yang berbeda," katanya.
Di akhir pidatonya, Emil mengungkapkan keyakinannya akan kemenangan ini. "Sampai berjumpa di sebuah tempat yang namanya Gedung Sate," katanya.
Sementara itu Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum yang juga Ketua DPWPartai NasDem Provinsi Jawa Barat Saan Mustopa memastikan pihaknya akan mengawal penghitungan nyata di KPU. "Kita akan tetap menunggu KPU. Kita akan mengawal suara, sampai KPU menetapkan," ujarnya.
Saan pun menyatakan optimismenya bahwa penghitungan KPU tidak akan jauh berbeda dengan hasil hitung cepat. "Akan kita ikuti semua tahapan proses di KPU. Kita akan kawal terus agar apa yang ditetapkan tidak berbeda. Saya optimis, hasil quick count tidak terlalu berbeda," tegasnya. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved