Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
PENJABAT Gubernur Jawa Barat M. Iriawan memimpin apel aparatur sipil negara (ASN) di Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada hari pertama kerja setelah cuti Lebaran 2018, di Gedung Sate, Bandung, Kamis (21/6). Acara yang dihadiri ratusan abdi negara ini bertujuan untuk memantapkan komitmen mereka dalam melayani masyarakat.
Iriawan menegaskan, apel perdananya ini untuk mengetahui tingkat kehadiran ASN pada hari pertama kerja setelah libur panjang. Hasilnya, lanjut dia, tingkat disiplin aparatur di bawahnya ini sangat baik karena hampir seluruhnya hadir.
"Dari 843, yang hadir sekarang ada 837. Artinya hampir 100%," kata mantan Kapolda Jawa Barat ini.
Menurutnya, 6 ASN yang tidak hadir memiliki alasan yang kuat yakni karena sakit dan cuti bersalin. Iwan, sapaan akrabnya, memastikan hal ini sebagai bukti tingginya komitmen pemerintah dalam melayani masyarakat.
"Mereka berkomitmen bekerja maksimal. Parameternya semua masuk pada hari pertama," ujarnya.
Lebih lanjut dia katakan, pada hari pertama masuk kerja ini, pihaknya akan menginstruksikan kepada seluruh ASN agar menjaga netralitas pada Pemilu Gubernur Jawa Barat 2018. Menurutnya, hal ini penting untuk menyukseskan ajang demokrasi tersebut.
"Saya memberikan perintah-perintah ke staf di pemprov. Secara khusus menggarisbawahi, pilkada harus lancar, aman, bebas. Saya perintahkan ASN untuk netral," ujarnya.
Bahkan, dia mengajak seluruh unsur pemerintah ini untuk saling mengawasi agar tidak ada kecurangan sedikit pun yang bisa merusak jalannya pesta politik ini.
"Kita saling mengawasi. Saya mengawasi ASN, ASN mengawasi saya," katanya.
Iwan melanjutkan, pada hari pertama kerja ini, dirinya akan memanggil setiap kepala dinas untuk dimintai laporan tentang kondisi terkini pembangunan di provinsi yang paling banyak penduduknya ini. Terlebih, menurut dia terdapat beberapa program pembangunan yang harus diselesaikan demi tercapainya target-target yang sudah ditentukan.
"Kami akan rapim dengan unsur terkait. Saya akan bergerak cepat, sehingga target-target negara bisa tercapai sesuai waktunya," kata dia.
Dari beberapa program tersebut, menurutnya yang menjadi prioritas ialah pelaksanaan pemilu gubernur, normalisasi Sungai Citarum, pematangan pembangunan Pelabuhan Patimban, dan optimalisasi Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati.
"Bandara perlu percepatan agar benar-benar bisa digunakan, karena sudah digunakan presiden bahkan operasional. Ingin haji berangkat dari sini, 5 atau 10 kloter. Ini kebanggaan kita," katanya. (OL-3)
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved