Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
PENJABAT Gubernur Jawa Barat M. Iriawan memimpin apel aparatur sipil negara (ASN) di Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada hari pertama kerja setelah cuti Lebaran 2018, di Gedung Sate, Bandung, Kamis (21/6). Acara yang dihadiri ratusan abdi negara ini bertujuan untuk memantapkan komitmen mereka dalam melayani masyarakat.
Iriawan menegaskan, apel perdananya ini untuk mengetahui tingkat kehadiran ASN pada hari pertama kerja setelah libur panjang. Hasilnya, lanjut dia, tingkat disiplin aparatur di bawahnya ini sangat baik karena hampir seluruhnya hadir.
"Dari 843, yang hadir sekarang ada 837. Artinya hampir 100%," kata mantan Kapolda Jawa Barat ini.
Menurutnya, 6 ASN yang tidak hadir memiliki alasan yang kuat yakni karena sakit dan cuti bersalin. Iwan, sapaan akrabnya, memastikan hal ini sebagai bukti tingginya komitmen pemerintah dalam melayani masyarakat.
"Mereka berkomitmen bekerja maksimal. Parameternya semua masuk pada hari pertama," ujarnya.
Lebih lanjut dia katakan, pada hari pertama masuk kerja ini, pihaknya akan menginstruksikan kepada seluruh ASN agar menjaga netralitas pada Pemilu Gubernur Jawa Barat 2018. Menurutnya, hal ini penting untuk menyukseskan ajang demokrasi tersebut.
"Saya memberikan perintah-perintah ke staf di pemprov. Secara khusus menggarisbawahi, pilkada harus lancar, aman, bebas. Saya perintahkan ASN untuk netral," ujarnya.
Bahkan, dia mengajak seluruh unsur pemerintah ini untuk saling mengawasi agar tidak ada kecurangan sedikit pun yang bisa merusak jalannya pesta politik ini.
"Kita saling mengawasi. Saya mengawasi ASN, ASN mengawasi saya," katanya.
Iwan melanjutkan, pada hari pertama kerja ini, dirinya akan memanggil setiap kepala dinas untuk dimintai laporan tentang kondisi terkini pembangunan di provinsi yang paling banyak penduduknya ini. Terlebih, menurut dia terdapat beberapa program pembangunan yang harus diselesaikan demi tercapainya target-target yang sudah ditentukan.
"Kami akan rapim dengan unsur terkait. Saya akan bergerak cepat, sehingga target-target negara bisa tercapai sesuai waktunya," kata dia.
Dari beberapa program tersebut, menurutnya yang menjadi prioritas ialah pelaksanaan pemilu gubernur, normalisasi Sungai Citarum, pematangan pembangunan Pelabuhan Patimban, dan optimalisasi Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati.
"Bandara perlu percepatan agar benar-benar bisa digunakan, karena sudah digunakan presiden bahkan operasional. Ingin haji berangkat dari sini, 5 atau 10 kloter. Ini kebanggaan kita," katanya. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved