Pengamat: Sungai Rusak, Hulu Rusak, Jakarta Akhirnya Kebanjiran

BANJIR yang kembali melanda sejumlah wilayah Jakarta dinilai tidak semata-mata dipicu curah hujan tinggi, tetapi juga menunjukkan melemahnya sistem pengendalian banjir yang selama ini dibangun.

Pengamat tata kota Yayat Supriyanta mengatakan intensitas hujan di kawasan hulu menjadi salah satu faktor utama yang memicu banjir di Jakarta dan wilayah sekitarnya dalam beberapa hari terakhir.

“Masalah banjir yang terjadi sekarang ini memang salah satu faktor besar adalah curah hujan. Banjir di Jakarta kemarin atau di Tangerang sebagian besar dipicu oleh intensitas curah hujan yang cukup tinggi di wilayah hulu,” kata Yayat kepada Media Indonesia, Minggu (8/3/2026).

Baca juga : 2025 Curah Hujan Lebih Tinggi, Pj Gubernur DKI Jakarta Bersyukur Musibah Banjir tidak Seperti 2020

Ia menjelaskan hujan deras di kawasan hulu seperti Bogor menyebabkan peningkatan debit air yang mengalir menuju Jakarta.

Kondisi tersebut semakin memperparah situasi ketika kapasitas sistem pengendalian banjir di wilayah hilir sudah tidak lagi memadai. Menurutnya, kerusakan lingkungan di kawasan sungai hingga wilayah hulu turut memperburuk kondisi tersebut.

“Sekarang yang menjadi masalah adalah kapasitas sistem kita sudah tidak mendukung lagi. Sungainya rusak, hulunya rusak. Jadi bisa dikatakan kita mengalami kelumpuhan sistem, ditambah lingkungan yang sudah tidak mendukung untuk resapan dan pengendalian banjir,” ujarnya.

Baca juga : Banjir Jakarta Dinilai tidak Lepas dari Minimnya Ruang Terbuka Hijau

Yayat menilai kondisi ini menunjukkan adanya penurunan kualitas lingkungan yang cukup serius dalam beberapa dekade terakhir.

Degradasi lingkungan tersebut kemudian berkelindan dengan kapasitas sistem pengendalian banjir yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.

“Betul-betul ada degradasi lingkungan ditambah kapasitas sistem yang sudah tidak lagi valid,” kata dia.

Anggaran Penanggulangan Banjir Perlu Dievaluasi

Di sisi lain, Yayat juga menyoroti besarnya anggaran yang setiap tahun dialokasikan untuk penanggulangan banjir di Jakarta. Namun menurutnya, penggunaan anggaran tersebut perlu dievaluasi secara lebih terukur.

Ia menekankan bahwa setiap dana yang dikeluarkan pemerintah seharusnya dapat diukur dampaknya terhadap penurunan risiko banjir.

“Uang yang dikeluarkan tahun ini triliunan, tetapi kita juga belum tahu apa yang akan dibuat pemerintah provinsi. Selama uang itu tidak menjawab bagaimana mereduksi jumlah banjir yang terjadi, maka sulit mengukur manfaatnya,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas anggaran penanggulangan banjir, termasuk menghitung seberapa besar kemampuan program tersebut dalam mengurangi frekuensi maupun dampak banjir di Jakarta.

“Kita harus mengevaluasi hasil dari uang yang dikeluarkan untuk penanggulangan banjir dengan nilai manfaatnya. Berapa besar kemampuan reduksi banjir yang benar-benar bisa dicapai,” pungkasnya. (Far/I-1)