Pemkab Selamatkan Aset di Kota Bekasi untuk Dongkrak PAD

PEMERINTAH Kabupaten Bekasi berkomitmen menyelamatkan sejumlah aset yang berada di wilayah Kota Bekasi sebagai upaya mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dengan menguasai kembali sekaligus mendayagunakan agar bernilai ekonomis.

"Soal aset di Kota Bekasi juga menjadi salah satu prioritas kami untuk segera diselamatkan, dikuasai kembali mengingat aset-aset tersebut berpotensi dikomersialkan untuk mendongkrak PAD," kata Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja seperti dikutip Antara, Rabu (25/2).

Plt Bupati menjelaskan, upaya penyelamatan aset daerah di Kota Bekasi sudah dimulai dengan pembentukan satuan tugas Barang Milik Daerah (BMD). Kinerja satgas ini terus dioptimalkan agar mampu mengembalikan penguasaan aset tersebut supaya bisa mendatangkan pendapatan bagi daerah.

Baca juga : 14 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Rob di Muaragembong Bekasi

"Satgas BMD sudah ada, tinggal dimaksimalkan kinerjanya. Di Kota Bekasi ada 40 hektare aset kita. Jika bisa diselamatkan, dapat disewakan dan hasilnya masuk kas daerah untuk pembangunan daerah," ujarnya.

Asep Surya mengaku di bawah kepemimpinannya saat ini, pemerintah daerah fokus pada penataan di berbagai sektor, termasuk menggali kebijakan yang tidak membebani anggaran mengingat proses penganggaran sudah berjalan ketika dirinya mulai menjabat.

"Masalah keuangan daerah, kami harus benar-benar melakukan inovasi. Kira-kira potensi apa yang dapat dimaksimalkan sebagai potensi pendapatan daerah," katanya.

Baca juga : 7+ Lokasi Penukaran Uang Baru di Bekasi 2026 via PINTAR BI

Dia menilai lokasi aset daerah di Kota Bekasi tergolong strategis dan memiliki nilai ekonomi tinggi jika dikelola dengan baik melalui tata kelola BMD secara optimal. Dukungan seluruh elemen masyarakat diperlukan agar upaya penataan aset berjalan efektif.

"Kami butuh dukungan semua pihak agar pemerintahan berjalan baik dan pembangunan untuk masyarakat bisa terealisasi secara maksimal," ucapnya.

Belum berjalan optimal

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron Hanas menyebut anggaran untuk penertiban dan pengelolaan BMD sebenarnya telah dialokasikan sejak beberapa tahun terakhir namun belum berjalan optimal dalam menambah pendapatan daerah.

"Kalau anggaran untuk satgas BMD kan sudah ada sejak beberapa tahun belakangan. Hanya saja memang perlu dimaksimalkan secara kinerja," katanya.

Ade Sukron turut menyoroti masih banyak bidang tanah milik pemerintah daerah yang belum dilengkapi sertifikat sebagai alas hak sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

"Seharusnya seluruh aset dilengkapi alas hak agar jika ada gugatan, pemerintah punya kekuatan hukum di pengadilan. Begitu pula saat akan dikelola sebagai penyumbang pendapatan asli daerah mengingat legalitas hukum itu penting," kata dia.

Mengacu data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) proyeksi APBD Kabupaten Bekasi 2026 berasal dari pendapatan daerah sebesar Rp7,280 triliun, sementara realisasi pendapatan hingga akhir pekan lalu baru mencapai Rp352,68 miliar atau setara 4,84%.

Optimalisasi pendapatan perlu dilakukan pemerintah daerah melalui beragam program maupun inovasi. Salah satunya melalui komersialisasi aset, di samping sumber-sumber lain seperti penerimaan pajak dan retribusi, dana transfer pusat maupun pendapatan sah lainnya. (AK/I-1)