Muhammadiyah Kritik Operasi Gakkumdu Soal Sampah, Nilai Pemkot Tangsel Ironis

LANGKAH tegas Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot -Tangsel) melalui tim Gakkumdu yang menjaring 48 warga karena membuang sampah sembarangan menuai kritik dari masyarakat sipil.

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan, Alvin Esa Priatna kepada wartawan, Senin ( 19/1). Ia  menilai tindakan mempidanakan warga adalah langkah ironis di tengah apa yang ia sebut sebagai kegagalan pemerintah daerah khususnya Pemkot Tangsel dalam mengelola sampah secara sistemik.

Alvin mempertanyakan moralitas penegakan hukum tersebut dan menganggap Pemkot Tangsel menunjukkan standar ganda. Menurutnya, pemerintah seharusnya berkaca pada kualitas pelayanan publik sebelum menjatuhkan sanksi kepada masyarakat.

Baca juga : Soroti Sampah Tangsel, Majelis Taklim Nirwana Percayakan Solusinya pada Pemkot dan Dewan

 "Walikota Tangsel tidak malu ya, mempidanakan warga di saat bersamaan Walikota juga melanggar terkait pengelolaan sampah," tegas Alvin.

Alvin mengingatkan munculnya titik-titik pembuangan sampah liar sering kali merupakan dampak dari tidak tersedianya fasilitas pembuangan dan pengangkutan sampah yang memadai hingga ke tingkat lingkungan Sebab itu,Alvin mendesak agar pemerintah tidak hanya fokus pada pendekatan penghukuman (punitive approach) yang menyasar rakyat kecil, tetapi juga harus berani mengevaluasi kelalaian pejabat dalam menjalankan kewajiban undang-undang mengenai pengelolaan sampah.

Sebelumnya diberitakan Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Adam Dohiri, mengonfirmasi bahwa sebanyak 48 warga terjaring Operasi Gakkumdu di empat lokasi berbeda. Para pelanggar tersebut dipaksa mengambil kembali sampah mereka, melakukan kerja sosial, dan menandatangani surat pernyataan sebagai bentuk efek jera. 

Bagi Muhammadiyah tindakan ini tidak akan menyelesaikan akar masalah selama Pemkot Tangsel belum membenahi tata kelola sampah dari hulu ke hilir secara benar. (H-2)