Pramono Tegaskan Jakarta Tetap Maju Meski Hadapi Tekanan Fiskal

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta sedang mempercepat transformasi pembangunan kota dengan tiga pilar utama, Digital Oriented Development, Self-Sufficient Neighborhood, dan Transit Oriented Development (TOD). Ketiganya menjadi dasar bagi Jakarta untuk menjadi kota global yang inklusif, kompetitif, dan layak huni.

Meskipun mengakui adanya tekanan fiskal akibat penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp15 triliun, Pramono menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak akan mengurangi kualitas pembangunan.

Baca juga : Viral soal Pakan dan Kondisi Harimau di Ragunan, Pramono Anung Cek Kondisinya

“Kami tidak akan berhenti atau mengeluh. Jakarta akan terus dibangun dengan standar yang sama. Kami membuka ruang kolaborasi dengan swasta, BUMN, BUMD, dan mitra internasional,” tegas Pramono, kemarin.

Pramono menekankan, dalam sambutan pengukuhan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta masa bakti 2025-2028, pentingnya integritas dan kepercayaan publik bagi pengurus baru. Terutama dalam menjalankan peran strategis di sektor properti Jakarta.

Untuk itu, Pramono berharap pihak swasta seperti asosiasi pengembang Real Estate Indonesia (REI) dapat terus memperkuat kontribusinya dalam pembangunan Jakarta. 

Baca juga : Akui Harimau Kurus di Ragunan sebagai Miliknya, Pramono akan ke Lokasi

Apalagi, saat ini, pihaknya tengah berbenah untuk memenuhi visi menjadi kota global dengan layanan publik unggul, infrastruktur berkelas internasional, serta tata kelola yang konsisten dan berkelanjutan.

Bersinergi dalam Pembangunan

Ketua DPD REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar, menyambut baik ajakan Gubernur Pramono untuk terus menjalin kolaborasi dalam mempercepat pembangunan kota. Ia menegaskan komitmen REI untuk mendukung berbagai program seperti penyediaan hunian terjangkau, urban regeneration, dan pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD).

“Kami siap bersinergi dalam penyediaan hunian terjangkau dan program-program lainnya yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” kata Arvin.

Arvin juga menyambut positif peluang kolaborasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yang diyakini dapat memberikan optimisme serta memanfaatkan peluang yang ada dari kebijakan pemerintah.

Namun, Arvin juga menyoroti beberapa kendala, seperti perizinan dan aturan PPPSRS yang masih menjadi prioritas bersama untuk diselesaikan. Selain itu, ia menyebutkan pengembangan kawasan TOD di beberapa lokasi strategis seperti Dukuh Atas, Blok M, Bundaran HI, dan Kota Tua, di mana sektor swasta siap dilibatkan.

“Yang penting adalah menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak,” pungkas Arvin.