Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi temuan Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI terkait lokasi parkir ilegal di tanah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang sudah berjalan 21 tahun. Salah satunya berada di Ruko Bona Indah Plaza, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pramono mengatakan akan menelusuri temuan itu.
"Tapi nanti saya akan dalami, saya akan cek," kata Pramono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusa, Kamis (25/9).
Menurut Pramono, harus ada pihak yang bertanggung jawab perihal temuan Pansus tersebut.
"Dan saya akan minta kepada siapapun yang bertanggung jawab untuk pasti harus bertanggung jawab untuk itu," ucapnya.
Sebelumnya, Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta melakukan penyegelan terhadap praktik parkir ilegal di sejumlah titik di Jakarta Selatan kemarin Rabu (24/9). Mereka menyebut ada lahan milik Pemprov DKI seluas 4.300 meter persegi dikuasai pihak yang tidak bertanggung jawab dan dijadikan kantong parkir selama lebih dari dua dekade tanpa menyetor pajak. Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI, Ahmad Lukman Jupiter, menuturkan, potensi kerugian pendapatan daerah mencapai Rp37,8 miliar dari parkir ilegal tersebut.
"Bayangkan, sudah 21 tahun dikelola tanpa izin resmi dan tanpa bayar pajak. Hitungan kasar kami, potensi kerugian pendapatan daerah mencapai Rp 37,8 miliar," ujar Jupiter di Jakarta, Rabu (24/9). (H-4)
PANITIA Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap praktik parkir ilegal. Kerugian mencapai Rp37,8 Miliar
Pada Rabu (17/9), Pansus Perparkiran bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk menggelar inspeksi mendadak (sidak) di dua lokasi parkir ilegal di kawasan Jaktim.
KETUA Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta Jupiter mengatakan parkir ilegal dinilai sangat meresahkan sekaligus merugikan masyarakat dari berbagai aspek.
Proses pendaftaran ulang dibuka pada 12–19 September 2025. Setiap calon juru parkir diwajibkan menandatangani pakta integritas sebagai komitmen mematuhi aturan perparkiran
KETUA Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta Jupiter menegaskan, operator parkir yang tidak memiliki izin resmi atau parkir ilegal harus segera ditindak tegas.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Di tengah kondisi cuaca ekstrem saat ini, modifikasi cuaca bukan lagi sekadar opsi tambahan, melainkan prioritas utama.
Fakta mengkhawatirkan mengenai infiltrasi narkoba yang kini telah menyusup ke berbagai sektor, mulai dari perkantoran, instansi pemerintahan, hingga lembaga pendidikan.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen zero tolerance terhadap peredaran narkotika di Jakarta.
FRAKSI Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta menegaskan arah pembangunan industri di Ibu Kota tidak boleh hanya bertumpu pada perusahaan besar dan investasi skala jumbo.
Revitalisasi mesti diarahkan pada konsep pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit-Oriented Development (TOD).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved