Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
Adjit Lauhatta kembali ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Indonesia (DPP P3RSI) untuk periode ketiga. Ia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional IV di Jakarta, Rabu (28/5).
Keputusan ini memperkuat konsistensi arah organisasi yang kini semakin mantap dalam mendorong reformasi pengelolaan rumah susun. "Dukungan mayoritas ini mencerminkan tekad kolektif untuk menjaga kesinambungan agenda organisasi," ujarnya dalam siaran pers.
P3RSI mencatat sejumlah capaian penting, termasuk pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL). “Nota Dinas ND-4/PJ/PJ.02/2025 menandai keberhasilan perjuangan panjang kami. Kini, IPL tidak lagi dikenai PPN—ini bentuk perlindungan nyata bagi warga,” ujar Adjit.
Langkah lain yang diklaim strategis adalah kerja sama dengan PAM Jaya untuk sistem penagihan langsung air bersih ke masing-masing unit rumah susun. “Lewat MoU ini, penghuni terbebas dari beban tarif kolektif yang kerap tidak transparan,” tegasnya.
Memasuki usia ke-13, P3RSI telah bertumbuh dari 31 menjadi 45 PPPSRS aktif, dengan ekspansi ke kota-kota besar seperti Jakarta, Makassar, dan Batam.
Dalam forum Munas, P3RSI juga menggelar diskusi mengenai Permen 4/2025 yang mengatur tata kelola rusun berbasis transparansi dan partisipasi. “Ini momentum untuk tidak hanya bereaksi terhadap kebijakan, tapi ikut membentuk regulasi yang adil dan berpihak pada penghuni,” tutup Adjit. (Z-10)
Puluhan ribu warga rusun di DKI Jakarta resah karena tarif air bersih yang mereka bayar selama ini disamakan dengan tarif pelanggan komersial seperti mal, hinggal industri besar lainnya.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang keringanan atau insentif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN untuk pembeli rumah susun ataupun tapak hingga 2027.
DPRD Jakarta menegaskan penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) harus menjadi prioritas utama dalam Raperda APBD 2026.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meresmikan Forum Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).
Basnaz RI menyelenggarakan Pelatihan Affiliate Marketing bagi warga Rumah Susun di Griya Tipar Cakung, Jakarta Timur.
Warga rumah susun di Jakarta menilai kebijakan ini sangat merugikan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ketimpangan perlakuan tarif air bersih bagi penghuni rumah susun dan minimnya keterlibatan warga dalam pengelolaan hunian vertikal kembali menjadi sorotan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved