KORPS Lalu Lintas (Korlantas Polri) mengintensifkan penindakan terhadap kendaraan over dimensi dan overload (ODOL). Pasalnya, berdasarkan data Korlantas Polri dan Kementerian Perhubungan, kendaraan ODOL menyumbang 30-40 persen angka kecelakaan.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan, kendaraan ODOL juga mengakibatkan kerusakan jalan yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp43 triliun per 10 tahun. Maka itu, Korlantas Polri akan intensif menindak kendaraan ODOL sebagai bagian dari strategi nasional keselamatan transportasi.

"Namun, kami tidak bekerja sendiri, melainkan bersinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga dalam menyukseskan target menuju Zero Over Dimensi dan Overload 2026," kata Agus dalam keterangannya, Rabu, 28 Mei 2025.

Baca juga : 5 Fakta Kecelakaan Mahasiswa UGM: Pengemudi BMW Ditetapkan Tersangka dan Polisi Jamin Transparan

Agus menyebut pemerintah terus memperkuat langkah menargetkan menuju Indonesia bebas Over Dimensi dan Overload pada 2026. Namun, penertiban dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan masa transisi bagi pelaku usaha.

Ia berharap dengan kolaborasi antara Korlantas Polri, Kementerian terkait, pengelola jalan tol, dan masyarakat, sistem transportasi barang di Indonesia menjadi lebih tertib, selamat, dan berkelanjutan.

"Kami akan terus mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif di samping penegakan hukum," pungkas jenderal polisi bintang dua itu.

Baca juga : Pengemudi BMW Tabrak Pengendara Roda Dua hingga Meninggal Dunia

Penertiban kendaraan ODOL didukung oleh sejumlah kementerian dan instansi, seperti, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, yang mengkoordinasikan kebijakan lintas sektor dalam penguatan sistem transportasi nasional. Kemudian, Kementerian Perhubungan sebagai pembuat regulasi teknis kendaraan dan pelaksana pengawasan.

Lalu, Kementerian Perdagangan yang turut mengatur distribusi logistik barang agar sesuai dengan beban standar; Kementerian Pekerjaan Umum, yang menangani pembangunan dan perawatan jalan nasional serta tol; PT Jasa Marga (Persero) Tbk, yang menerapkan sistem Weigh-In-Motion (WIM) di sejumlah ruas tol.

Selanjutnya, Dinas Perhubungan Daerah, yang aktif dalam pengawasan dan razia di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Asosiasi Pengusaha Logistik dan Transportasi, yang diajak berkolaborasi agar pelaku usaha menyesuaikan armadanya dengan aturan.

Dukungan penindakan kendaraan ODOL juga datang dari masyarakat. Masyarakat melihat penertiban penting dilakukan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dan menjaga infrastruktur jalan dari kerusakan berat.

"Truk Over Dimensi dan Overload itu sangat membahayakan. Kalau terjadi rem blong atau patah sumbu, bisa fatal akibatnya,” kata salah satu pengemudi harian di Jalur Pantura, Budi. (H-4)