Laporan Ridwan Kamil soal Tudingan Hamili Lisa Mariana Didalami

Bareskrim Polri mendalami laporan yang dilayangkan mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil terkait tudingan menghamili mantan model majalah dewasa Lisa Mariana. Lisa dilaporkan atas dugaan menyebarkan informasi pribadi tanpa dasar hukum yang jelas di media sosial.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan laporan tersebut telah diterima Bareskrim Polri. Kini, laporan masih dalam proses penanganan.

“Laporan sudah diterima oleh Bareskrim Polri dan saat ini masih dalam tahap pendalaman. Substansi laporan sedang dikaji oleh penyidik untuk menentukan langkah hukum selanjutnya,” kata Trunoyudo dalam keterangan tertulis, hari ini.

Baca juga : Ridwan Kamil Laporkan Lisa Mariana Terkait Pencemaran Nama Baik

Truno menjelaskan proses pendalaman dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut. Bila terdapat unsur pidana, akan ditentukan direktorat yang menangani.

"Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan setelah proses pendalaman selesai,” ungkap jenderal polisi bintang satu itu.

Polri memastikan seluruh proses penanganan laporan dilakukan secara profesional. Kemudian, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Baca juga : Beberkan Soal Hubungannya dengan Ridwan Kamil, Lisa Mariana: 3 Hari di Kamar Hotel

Pelaporan teregister dengan laporan polisi (LP) nomor: LP/B/174/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri, tanggal 11 April 2025. Laporan dibuat langsung oleh Ridwan Kamil. Pelaporan ini dibenarkan kuasa hukumnya, Muslim Jaya Butarbutar.

"Pak RK benar membuat laporan ke Bareskrim Mabes Polri," kata Muslim saat dikonfirmasi, Jumat, 18 April 2025.

Dalam bukti pelaporan yang diterima Metrotvnews.com, Ridwan Kamil melaporkan tentang peristiwa Tindak Pidana Manipulasi Dokumen atau Informasi Elektronik dan/atau Mentransmisikan Dokumen atau Informasi Elektronik dan/atau Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 dan/atau Pasal 48 Ayat (1), (2) Jo Pasal 32 Ayat (1), (2) dan/atau Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana itu disebut terjadi sejak Maret 2025, di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. (Yon/P-1)