Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
RATA-rata pengguna transportasi publik di Jakarta mencapai 1,5 juta per hari. Capaian tersebut setara dengan 22,19% berdasarkan Laporan Dinas Perhubungan DKI tentang pengguna transportasi publik.
Demikian disampaikan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Andri Santosa. Ia pun berharap kebijakan transportasi publik gratis yang diberlakukan bagi 15 golongan dapat memotivasi masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi sehingga bisa menekan kemacetan.
"Manfaat yang didapat bukan hanya secara ekonomi, kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi masalah kemacetan di Jakarta serta mengatasi polusi," kata Andri di Jakarta, Kamis (17/4).
Menurut dia, kebijakan transportasi gratis itu harus bisa tepat sasaran supaya apa yang diharapkan dapat tercapai, salah satunya menekan angka kemacetan Jakarta.
Pemprov DKI juga perlu melakukan skrining ketat mengenai penerima manfaat kebijakan transportasi gratis tersebut yang tentunya jangan sampai terkesan membebani masyarakat dalam memenuhinya. "Sebuah kebijakan yang yang mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat banyak tentu perlu kita dukung," ujarnya.
Andri mengingatkan Dishub DKI segera meningkatkan pelayanan. Langkah yang perlu ditindaklanjuti ialah dengan membuat standardisasi layanan angkutan publik mulai dari hulu hingga hilir. Manajemen armada dengan pengaturan armada yang siap melayani publik harus dihitung dengan cermat.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI berkoordinasi dengan dinas terkait di luar Jakarta untuk menyiapkan layanan transportasi umum secara gratis bagi 15 golongan masyarakat guna mendukung akses mobilisasi warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
"Kami terus berkoordinasi dengan dinas terkait di luar Jakarta. Saat ini, persiapan layanan transportasi publik gratis bagi 15 golongan masyarakat tengah kami siapkan," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo.
Adapun 15 golongan masyarakat penerima manfaat tersebut, yakni PNS Pemprov DKI Jakarta, pensiunan PNS, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima KJP Plus, penghuni Rusunawa, Tim Penggerak PKK, dan karyawan bergaji setara UMP. Nantinya, mereka dapat mendaftarkan diri melalui skema pendaftaran di bank. (Ant/P-2)
Adapun garis kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 lebih tinggi dari nasional yakni Rp609.160 per kapita per bulan.
Pramono mengakui ada beberapa permasalahan yang muncul ketika Pemprov Jakarta hendak membongkar tiang monorel yang mangkrak itu.
Tingginya angka kebakaran juga menjadi peringatan bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk tidak mengabaikan faktor-faktor pemicu yang kerap dianggap sepele.
Irfan menjelaskan satu lokasi yakni Pasar Kramat Jaya merupakan pembangunan baru, sementara tiga lokasi lainnya adalah pasar yang akan direvitalisasi total.
Ketika itu, Prabowo memberi sinyal bahwa upacara akan kembali digelar di IKN.
Masih ditemukan sejumlah masalah salah satunya adanya dugaan tindakan pungutan liar dalam pelaksanaan perekrutan tersebut.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), saat ini tengah menyiapkan sejumlah strategi berbasis teknologi dan tata kelola waktu untuk mengurai kemacetan.
Seluruh alat berat dan kendaraan yang terjebak kemacetan sudah bisa terangkut semuanya pada Sabtu (19/7) dan prosesnya bisa cepat dilancarkan.
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengembangkan Intelligent Traffic Control System (ITCS) untuk mengatasi kemacetan ibu kota dengan berbasis tekonologi artificial intelligent.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Bina Marga untuk menertibkan seluruh pembangunan atau proyek galian yang menyebabkan kemacetan di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved