Dewan Minta Pemprov DKI Tertibkan Pungli di Sektor Pelayanan Publik

ANGGOTA Komisi C DPRD DKI Jakarta Brando Susanto meminta kepada Pemprov DKI agar dalam pemberantasan pungutan liar (pungli) tidak hanya dilakukan saat mudik, tetapi juga di berbagai sektor pelayanan publik di Jakarta.

"Kami ingin masyarakat Jakarta mendapatkan pelayanan publik yang baik tanpa pungli dalam segala urusan," kata Brando di Jakarta, Jumat (28/3).

Brando menilai, inisiatif antipungli oleh Pemprov Jakarta dalam program mudik gratis sebagai langkah positif yang harus terus dikembangkan.

Baca juga : Cegah Pungli, Imigrasi Pasang Peringatan "No Tipping" di Bandara dan Pelabuhan

Dia menegaskan dalam acara besar seperti itu, seringkali ada oknum yang mencoba memanfaatkan situasi untuk melakukan pungutan liar.

"Jika memungkinkan, saya ingin menyampaikan kepada Pak Gubernur DKI agar program ini tidak hanya berlaku saat mudik. Pungli di berbagai sektor lain di Jakarta juga harus segera ditertibkan," ujarnya.

Brando menilai pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan pungli dan berharap masyarakat berani melapor dan laporan yang masuk benar-benar ditindaklanjuti oleh inspektorat.

Baca juga : DPRD Akan Sanksi Pegawai yang Terlibat Kasus Pungli di Rutan KPK

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya dalam memberantas pungli termasuk dalam Program Mudik Gratis 2025.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap hal itu saat membuka pelepasan peserta mudik gratis di Lapangan Silang Barat Monas, Jakarta Pusat, Kamis (27/3).

Pramono juga menegaskan, program mudik gratis ini harus bebas dari Pungli. Pemprov DKI Jakarta, kata dia, bekerja sama dengan Polri, TNI, dan kejaksaan dalam memastikan program ini berjalan baik dan Antipungli.

"Kami ingin menegaskan bahwa mudik gratis ini bebas Pungli. Jika menemukan Pungli, segera laporkan melalui aplikasi sistem informasi pengaduan pungutan liar, atau unit pemberantasan pungutan liar yang ada di setiap posko mudik," ujarnya. (Ant/P-2)