Wali Kota Jakarta Barat Dukung Universal Coverage Program Jamsostek

WALI Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, menerima audiensi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Grogol. Pertemuan ini bertujuan membahas strategi dalam memperluas cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayah Jakarta Barat.

Audiensi berlangsung di Ruang Tamu Kantor Wali Kota Jakarta Barat dan dihadiri oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Grogol, Multanti, beserta timnya. Selain itu, turut hadir Asisten Ekonomi dan Pembangunan Imron Syahrin, Kepala Bagian Perekonomian Febbiandri Suharto, serta Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) Jakarta Barat, Jackson Dianrus Sitorus.

Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan pemerintah kota dalam mendukung program perlindungan jaminan sosial bagi pekerja, terutama mereka yang bukan penerima upah. “Pemkot Jakarta Barat siap berkolaborasi dalam memastikan semakin banyak pekerja yang mendapatkan hak dan perlindungan yang layak,” ujarnya.

Baca juga : RSUD Tarakan Raih Penghargaan PLKK Award 2023 dari BPJS Ketenagakerjaan

Lebih lanjut, Uus menegaskan Pemkot Jakarta Barat berkomitmen untuk memperkuat sinergi guna mendukung implementasi Permendagri No.15 Tahun 2025 tentang Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ia berharap kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dapat memastikan seluruh pekerja di Jakarta Barat mendapatkan perlindungan yang optimal.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Grogol, Multanti, mengungkapkan bahwa masih banyak pekerja bukan penerima upah yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Oleh karena itu, pihaknya meminta dukungan dari Pemkot Jakarta Barat untuk memperluas cakupan program tersebut.

”Kami berharap dukungan dari Bapak Wali Kota agar program perlindungan bagi pekerja bukan penerima upah dapat berjalan lebih optimal. Dengan kolaborasi yang kuat, kami ingin memastikan semakin banyak pekerja dari berbagai sektor, baik penerima upah, bukan penerima upah, maupun pekerja di bidang jasa konstruksi, dapat terlindungi dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” ujar Multanti. (RO/Z-2)