Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung belum membeberkan ketujuh nama yang akan diangkat menjadi staf khusus (stafsus) untuk membantunya bekerja memimpin Jakarta.
Ia menegaskan nama-nama tersebut akan diumumkan dalam peraturan gubernur (pergub) yang masih disusun.
"Pergubnya lagi disiapkan oleh Pak Sekda. Nanti kalau pergubnya sudah selesai. Makanya pergubnya diselesaikan dulu, baru kemudian staf khususnya diumumkan," kata Pramono di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (20/2).
Lebih lanjut, penunjukan stafsus gubernur di Jakarta tidak menyalahi ketentuan. Hal ini merespons pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakhrullah dalam rapat sdi kantor Gubernur Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu.
Saat itu, Zudan menegaskan gubernur, bupati, dan wali kota dilarang mengangkat pegawai baru, seperti staf khusus, tenaga ahli, ataupun tim pakar. Jika dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi dari pemerintah pusat.
Pramono menjelaskan, larangan itu tidak berlaku bagi Jakarta. Sebab, dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, gubernur Jakarta boleh mengangkat staf khusus bila dibutuhkan.
"Pasal 38, ayat 1 dan 2, maka yang namanya gubernur itu boleh membutuhkan staf khusus. Supaya ini clear ya. Kemudian untuk menentukan staf khusus itu siapa, bagaimana, dan sebagainya, diatur dalam peraturan gubernur di ayat 2. Sehingga, dengan demikian saya adalah orang yang akan tertib dengan benar," tegas Pramono.
Beberapa waktu lalu, Pramono menegaskan, stafsus yang akan ia pekerjakan berbeda dengan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maupun Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI.
"Saya akan punya 7 staf khusus, tapi tentunya ada staf ahli dan saya tidak akan menggunakan atau tidak memakai apa yang disebut dengan TGUPP," kata Pramono saat berkunjung ke Balai Kota DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
"Stafsus ini tugas utamanya adalah membantu gubernur dan wagub. Orangnya tentunya bukan ASN, dan adalah ada yang sehari hari ngurus saya, ngurus Bang Rano, tetapi beberapa profesional dari 7 orang yang ada. Saya lebih percaya memakai profesional," lanjutnya. (Far/P-2)
Menurut dia, jika ada masalah, bukan berarti kebijakan taman yang buka 24 jam dihentikan karena taman yang dibuka 24 jam itu juga mendapat respons yang baik dari sejumlah warga.
Pramono mengatakan, berdasarkan data penjualan, pembelian dan kunjungan di Jakarta yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, angka yang didapat saat ini telah melampaui target.
Adapula yang turut membandingkan penanganan tawuran yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa ke barak militer.
Saat ini, masyarakat yang berkunjung ke Perpustakaan Jakarta dan PDS HB Jassin bisa mencapai 3.600 orang.
Pramono Annung mengatakan daycare balai kota lebih bagus ketimbang daycare Sekretariat Kabinet.
Pramono mengatakan bahwa ia merupakan orang Jawa tetapi dalam kultur Betawi ia akan memperjuangkan semua ciri khas Betawi agar menjadi tuan rumah di kota sendiri.
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan merespons polemik pelantikan para staf khusus (stafsus) di kementeriannya di tengah kondisi efisiensi anggaran
Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Adapun TGUPP pernah ada di era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maupun Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved