Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MAHASISWA yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan elemen mahasiswa dari berbagai wilayah memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2), Mereka menyerukan tuntutan dalam aksi unjuk rasa bertajuk "Indonesia Gelap", salah satunya terkait efisiensi anggaran
Koordinator Pusat BEM SI Satria Naufal mengatakan aksi "Indonesia Gelap" merupakan representasi terhadap kekhawatiran, kecemasan terhadap program-program pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
"Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat," kata Satria, Senin (17/2)
Salah satu yang menjadi sorotan yakni terkait kebijakan efisiensi yang berdampak pada anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK). Kebijakan tersebut dinilai mengancam keberlanjutan pendidikan para mahasiswa.
"Akan banyak ratusan ribu teman-teman kami, keluarga kami, adik kita semua yang putus kuliah hanya karena narasi efisiensi," kata dia.
Pihaknya menuntut kualitas pendidikan ditingkatkan, dengan tidak memangkas anggaran pendidikan. Karena, pendidikan yang mumpuni merupakan hak fundamental setiap warga negara.
"Anggaran pendidikan yang layak adalah hal penting untuk memastikan seluruh rakyat akses pendidikan murah dan layak," kata dia.
Menurut Satria, pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperdalam ketimpangan akses pendidikan. Kemudian, memperburuk kualitas pendidikan.
Selain itu, pihaknya meminta pemerintah melakukan evaluasi Proyek Strategis Nasional. Termasuk, penolakan terhadap beberapa revisi undang-undang (UU), salah satunya revisi UU Minerba.
Selain itu, revisi UU lain yang disayangkan yakni RUU Polri, Kejaksaan, TNI. Satria menilai revisi itu berpotensi menyalahi demokrasi dan menyimpang.
Spanduk bertuliskan "Tolak Efisiensi Anggaran" dan "Indonesia Gelap" menjadi slogan utama perjuangan massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan masyarakat.
Adapun lima tuntutan massa aksi yakni sebagai berikut:
(Ant/P-4)
Efisiensi yang diinstruksikan Presiden Prabowo sejalan dengan visi dan misi gubernur terpilih Dedi Mulyadi.
Pemkot Bandung pun akan segera menerbitkan Instruksi Wali Kota (Inwal) sebagai pedoman pelaksanaan seleksi program tersebut untuk melakukan pemangkasan anggaran.
Sebagai langkah awal Pemkot Bandung telah mengevaluasi belanja daerah sejak Desember 2024
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Cirebon mengeluarkan surat edaran agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menunda pengadaan barang dan jasa yang tidak terkait dengan belanja wajib.
Meskipun pembahasan anggaran perubahan akan dilaksanakan pada Agustus, tetapi penyesuaiannya harus dilakukan sejak sekarang
Pemkot Cirebon belum menentukan besaran anggaran yang akan terkena pemangkasan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved