Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
MAHASISWA yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan elemen mahasiswa dari berbagai wilayah memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2), Mereka menyerukan tuntutan dalam aksi unjuk rasa bertajuk "Indonesia Gelap", salah satunya terkait efisiensi anggaran
Koordinator Pusat BEM SI Satria Naufal mengatakan aksi "Indonesia Gelap" merupakan representasi terhadap kekhawatiran, kecemasan terhadap program-program pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
"Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat," kata Satria, Senin (17/2)
Salah satu yang menjadi sorotan yakni terkait kebijakan efisiensi yang berdampak pada anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK). Kebijakan tersebut dinilai mengancam keberlanjutan pendidikan para mahasiswa.
"Akan banyak ratusan ribu teman-teman kami, keluarga kami, adik kita semua yang putus kuliah hanya karena narasi efisiensi," kata dia.
Pihaknya menuntut kualitas pendidikan ditingkatkan, dengan tidak memangkas anggaran pendidikan. Karena, pendidikan yang mumpuni merupakan hak fundamental setiap warga negara.
"Anggaran pendidikan yang layak adalah hal penting untuk memastikan seluruh rakyat akses pendidikan murah dan layak," kata dia.
Menurut Satria, pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperdalam ketimpangan akses pendidikan. Kemudian, memperburuk kualitas pendidikan.
Selain itu, pihaknya meminta pemerintah melakukan evaluasi Proyek Strategis Nasional. Termasuk, penolakan terhadap beberapa revisi undang-undang (UU), salah satunya revisi UU Minerba.
Selain itu, revisi UU lain yang disayangkan yakni RUU Polri, Kejaksaan, TNI. Satria menilai revisi itu berpotensi menyalahi demokrasi dan menyimpang.
Spanduk bertuliskan "Tolak Efisiensi Anggaran" dan "Indonesia Gelap" menjadi slogan utama perjuangan massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan masyarakat.
Adapun lima tuntutan massa aksi yakni sebagai berikut:
(Ant/P-4)
Anggaran tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang telah ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025
Sebelumnya, anggaran BP Haji dipangkas dari Rp179 miliar menjadi Rp108 miliar karena kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi, praktik manipulatif dalam penggunaan uang rakyat, serta pemborosan anggaran negara.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).
PENGAMAT kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Hardiansyah mengatakan, pemberian gaji ke-13 bagi ASN harus dievaluasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved