Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Nova Harivan mendorong program pasar murah agar bisa dilakukan secara berkala oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Ia meyakini hal ini dapat membuat harga pangan menjadi stabil sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
“Dengan adanya ketersebaran pangan murah yang mempunyai kekhususan. Artinya membuat harga di pasar stabil. Semakin banyak barang di tengah warga dengan harga yang sesuai bisa terpenuhi kan bisa smakin stabil harganya,” ujar Nova dikutip, Sabtu (4/1).
Sebagai informasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta telah mengajukan anggaran sebesar Rp800 miliar.
Adapun anggaran itu akan dieksekusi oleh PT. Food Station Tjipinang Jaya dan Perumda Dharma Jaya dalam melaksanakan program subsidi pangan murah.
Oleh karena itu Nova berharap PT. Food Station Tjipinang Jaya dan Perumda Dharma Jaya dapat menjadi poros lumbung menjaga kestabilan harga pangan bila Program Pasar Murah tersebut terus terlaksana.
“Nah, ini bagaimana PT. Food Station dan Dharma Jaya nanti nisa jadi salah satu lumbung untuk kestabilan harga. Itu yang paling penting,” tambah Nova. (Joy/I-2)
Menurut dia, kreativitas warga tidak seharusnya dipandang sebagai pelanggaran semata, melainkan potensi kolaborasi.
Namun demikian, Pramono menegaskan bahwa pembangunan zebra cross tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
Layanan pelaporan pendatang sebenarnya telah dibuka sejak 25 Maret 2026 di seluruh titik layanan Dukcapil, mulai dari tingkat Suku Dinas, kecamatan, hingga kelurahan.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembangkan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan perpustakaan daerah.
Ia menekankan, kebijakan tersebut tidak menjadi kendala bagi Pemprov DKI. Menurutnya, Jakarta telah memiliki kesiapan birokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved