Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SEKOLAH Menengah Pertama Negeri (SMPN) 19 Kota Depok, Jawa Barat mengembalikan uang pungutan liar (pungli) kepada 51 orang tua murid.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok Mochtar Arifin mengatakan SMPN 19 sudah mengembalikan uang pungli yang sebelumnya ditarik dalam sejumlah cara. Salah satunya pungli penambahan nilai rapor supaya anak-anak bisa lulus dan diterima di SMAN pavorit Kota Depok.
"Pengembalian (uang pungli) dilakukan di kediaman orang tua murid masing-masing. Guru langsung mendatangi rumah orang tua. Karena yang mengumpulkan uang adalah guru, " kata Muchtar, Senin (4/11).
Diketahui, pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2024-2025, SMPN 19 menambah nilai rapor 51 siswa kelas 3 SMPN 19 supaya bisa lulus dan diakomodasi oleh 8 SMAN favorit.
Alhasil, setelah ditambahkan nilai rapor, 51 siswa lulus dan langsung diterima di 8 SMAN favorit sebagai peserta didik melalui jalur prestasi, yakni SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 4, SMAN 5, SMAN 6, SMAN 12, dan SMAN 9.
Mengetahui anak-anak sudah diterima di SMAN pavorit, orangtua dari 51 lulusan SMPN 19 merogoh uang pribadi lalu diserahkan ke SMPN 19 melalui seorang guru matematika bernama Sulyah.
Adapun nilai uang yang dipungli dari 51 orangtua siswa totalnya Rp50 juta. "Sulyah mengakui hanya sebesar itu uang yang dipungli dari orang tua, " ucapnya.
Meski uang pungli sudah dikembalikan, sambung Mochtar bukan berarti pengusutan kasus dihentikan." Pengusutan terus jalan. Pekan depan kasus pungli tersebut akan di ekspos oleh Kejaksaan, apakah perkara dinaikkan ke penyidikan dan ditetapkan tersangka kita lihat nanti," ujarnya.
Mochtar menambahkan penanganan perkara korupsi tidak melihat besar dan kecilnya hasil korupsi. Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Sulyah telah mengakui memungli orang tua agar nilai rapor anaknya ditambah agar lulus dalam seleksi PPDB. "Pengakuan ini sudah jelas perbuatan melanggar tindak pidana korupsi, " tegasnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kota Depok telah memeriksa 60 saksi. Saksi-saksi yang diperiksa terdiri dari Dinas Pendidikan Kota Depok, operator PPDB SMPN 19, guru, wakil kepala sekolah dan Kepala SMPN 19, termasuk operator dan 8 Kepala SMAN. (J-2)
Lima Kepala Keluarga (KK) dengan total 25 orang terdampak penutupan akses jalan dengan tembok batako tersebut.
Pengembang Perumahan Grand Dahlia Cluster (GDC) untuk segera menyelesaikan kewajibannya dengan menyerahkan fasos-fasumnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus mengampanyekan zero new stunting.
Wali Kota Depok Supian Suri telah menandatangan memorandum of understanding (MoU) dengan 33 yayasan yang menyelenggarakan pendidikan SMP di Depok.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritisi jumlah infrastruktur sekolah yang tidak sebanding dengan tingkat kepadatan penduduk di Kota Depok, Jawa Barat.
Pada pemilihan pejabat yang dilakukan secara terbuka, biasanya pendaftar baru mendaftar menjelang penutupan pendaftaran.
Pemprov DKI bakal mengecek terlebih dahulu kebenaran dugaan pungli yang dilakukan sekolah sebelum memberikan teguran
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan setiap proses rekrutmen harus dilakukan dengan transparan dan bebas dari pungutan liar (pungli).
GUBERNUR Jakarta terpilih, Pramono Anung menegaskan akan menindak tegas oknum yang melakukan pungutan liar (Pungli) di seluruh tama yang ada di Jakarta.
Oknum polisi yang melakukan pemerasan penonton DWP 2024, termasuk di antaranya terhadap warga negara (WN) Malaysia disebut harus dipecat.
. Pria itu mengaku ditawari proses pengurusan cepat dengan tarif Rp550 ribu saat mengurus balik nama kendaraan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved