Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PENGEMBANGAN kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Kabupaten Tangerang, Banten, diyakini dapat mendongkrak kualitas pembangunan dan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah (pemda) setempat pun optimistis wilayahnya akan semakin maju dan sejahtera berkat hadirnya proyek strategis nasional (PSN) tersebut.
Penjabat Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono, menuturkan berbagai inovasi terus dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pihak PIK-2 melalui kesepatan bersama. Ini dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tangerang.
"Kesepatan bersama dengan PIK-2 akan dapat menguntungkan kedua belah pihak dan akan membawa dampak positif dan manfaat bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Tangerang," ujar Andi Ony, dikutip Rabu (24/10).
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dan PIK-2 kembali meneken kesepatan bersama. Kali ini kerja sama itu mencakup beberapa aspek, antara lain program pencegahan dan penurunan stunting dengan Dinas Kesehatan, kemudian menggandeng Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pemakaman untuk melakukan pembangunan sarana prasarana sanitasi berkualitas dalam rangka percepatan desa open defecation free (ODF) dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bersama.
Tidak hanya, PIK-2 dan Aliansi Peduli Transportasi (AP Trans) juga membuat kesepatan terkait penyediaan fasilitas shuttle rute perintis yang memberikan akses PIK-2 menuju ke Bandara Soekarno-Hatta dan sebaliknya.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif era Presiden Jokowi, Sandiga Uno, meyakini pengembangan kawasan PIK-2 akan menciptakan 20 juta wisatawan dan 10 juta lapangan pekerjaan baru.
Maklum, kawasan tersebut memiliki letak strategis yang dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta. "Dengan target yang menjanjikan tersebut menjadi alasan pemerintah menetapkan PIK-2 sebagai salah satu dari 14 PSN baru," ujar Sandiaga, beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tangerang Nawa Said Damyati mendukung PIK-2 sebagai PSN yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Menurut Cak Nawa, sapaan karib Nawa Said, meski proyek pengembangan PIK-2 yang masih proses, namun sudah terasa adanya peningkatan perekonomian di Banten, khususnya di Kabupaten Tangerang.
"Dan pastinya pertumbuhan ekonomi ini akan semakin besar setelah PSN yang dikerjakan swasta tersebut, yakni salah satunya pembangunan Tol Kataraja (Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg-Balaraja)," tandasnya. (J-2)
Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk menjaga ketertiban serta memastikan wilayah Kabupaten Tangerang terbebas dari aktivitas yang melanggar norma sosial dan hukum.
Sekitar 50 orang nelayan setempat juga turun serta membantu proses pembongkaran pagar laut ini dengan menggunakan 10 kapal nelayan.
WARGA Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, melayangkan protes karena merasa nama mereka dicatut dalam surat kepemilikan tanah untuk lahan yang dipasangi pagar laut.
Bencana banjir yang berdampak terhadap ratusan KK ini merendam dengan ketinggian air bervariasi, mulai dari 30 centimeter sampai dengan 1 meter.
BPBD Kabupaten Tangerang, Banten, melaporkan sebanyak lima wilayah kecamatan di daerah itu dilanda banjir akibat hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak Selasa (28/1).
Pakar hukum agraria Universitas Gadjah Mada (UGM), Rikardo Simarmata, menilai kasus ini sebagai cerminan ketidaksinkronan regulasi antara hukum pertanahan dan perairan.
Kebijakan desentralisasi di Indonesia kini perlu dikaji ulang secara kritis dan diarahkan ulang secara strategis,
KEWENANGAN pengelolaan energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian izin tambang, yang kini berada di tangan pemerintah pusat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Anggota Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri Yudi Purnomo Harahap mengatakan kegiatan sosialisasi dilakukan pada Rabu (30/4) di kantor Bupati Purworejo.
Asbanda dan Bank Papua menggelar Seminar Nasional bertajuk “Implementasi Elektronifikasi Transaksi Melalui Aplikasi Sistem Pembayaran dalam Mendukung Program Pemerintah Daerah
Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang prima, dan kesejahteraan masyarakat yang merata, diperlukan pelaksanaan otonomi daerah yang efektif.
Tito usai apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2025 di Surabaya, Kamis (20/3) menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan pemangku kepentingan lain.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved